Pemprov Sumbar Siapkan Perda Adaptasi Kebiasaan Baru, Atur Sanksi Kurungan

Jeka Kampai - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 10:03 WIB
Gubernur Irwan Prayitno dalam syukuran Hari Bhayangkara ke-74 di Mapolda Sumbar, Rabu (1/7/2020).
Gubernur Irwan Prayitno (Sultan Jeka Kampai/detikcom)
Padang -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) khusus tentang Adaptasi Kebiasaan Baru. Perda khusus itu akan diterbitkan guna menekan laju penambahan kasus positif virus Corona (COVID-19) di daerah itu.

"Kita sudah ada pergub, perwako, maupun perbup, semuanya dalam konteks sanksi administratif. Ternyata tidak efektif untuk membiasakan dan memaksa masyarakat mengikuti protokol kesehatan. Kita siapkan Perda ini agar punya posisi yang lebih tinggi," kata Gubernur Sumbar Irwan Prayitno kepada wartawan, Kamis (3/9/2020).

Irwan mengklaim Perda yang sedang dibahas itu merupakan yang pertama di Indonesia. Dia menargetkan Perda ini keluar pada 11 September mendatang. Iwan pun memastikan Pemprov bersama DPRD Sumbar segera mempercepat lahirnya aturan tersebut. Rancangan Perda, kata dia, juga sudah disampaikan kepada DPRD Sumbar dan diharapkan dibahas secara cepat.

"Ini Perda pertama untuk COVID ini sepertinya di Indonesia. Target kita 11 September, Perda ini sudah keluar," ujarnya.

Irwan mengungkapkan nantinya Perda tersebut akan mengatur sanksi yang bersifat mengikat. Namun, dia menegaskan, nantinya hal itu akan disosialisasi terlebih dahulu ke masyarakat.

"Akan ada sanksi berupa denda dan kurungan, berapa besaran denda dan lamanya itu akan diatur. Sekarang sudah di DPRD, ini penting untuk membiasakan masyarakat dengan kebiasaan baru," kata Irwan,

Terpisah, Ketua Bapemperda (Badan Pembuat Perda) DPRD Provinsi Sumatera Barat Hidayat mengaku pihaknya sudah menerima Ranperda yang diajukan oleh Pemprov. Ranperda tersebut bernama Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

"Dari pengamatan ternyata memang persoalan disiplin penerapan protokol kesehatan di kalangan sebagian masyarakat, bukan hanya masyarakat sebenarnya, tapi juga di kalangan pejabat masih jadi dilema. Atas dasar pemikiran inilah, Perda ini menjadi penting," kata Hidayat.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar itu mengatakan Perda tersebut akan mengikat semua pihak, baik masyarakat maupun kalangan pejabat, untuk menerapkan protokol kesehatan. Kehadiran Perda nantinya akan memberi efek jera bagi yang mengabaikan.

"Ini semuanya mengikat. Menjadi gerakan bersama agar kita taat dan disiplin menerapkan protokol kesehatan. Selama ini memang sudah ada Pergub, tapi Pergub kan tidak mengakomodir sanksi hukum formil, baik denda maupun hukuman kurungan. Pergub juga tidak efektif, makanya gubernur kemudian mengajukan Ranperda ini. Tidak ada jalan lain selain Perda ini, karena PSBB sudah dilakukan, anggaran sudah habis miliaran namun kondisi kita masih seperti saat ini," paparnya.

Untuk membahas Ranperda tersebut, kata Hidayat, juga sudah terbentuk Panitia Khusus (Pansus), di mana ia juga ditunjuk sebagai Ketua Pansus. Ia mengaku bersama anggota Pansus akan bekerrja cepat, sehingga Perda bisa segera disahkan.

Simak video 'Menristek Jelaskan Mutasi Corona D614G Belum Teruji Lebih Ganas':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/mae)