Catatan Komisi III soal Perpres KPK Bisa Ambil Kasus Korupsi di Kejagung-Polri

Rahel Narda Chaterine - detikNews
Kamis, 03 Sep 2020 06:48 WIB
Ketua Komisi III yang sekaligus politisi PDIP Herman Herry menemui Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana. Pertemuan itu terkait kasus pembakaran bendera PDIP.
Foto: Ketua Komisi III DPR, Herman Herry (Agung Pambudhy/detikcom)
Jakarta -

Pemerintah sedang menyiapkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur KPK agar bisa mengambil alih kasus korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Polri. Komisi III DPR menilai perpres itu sebagai bentuk penegasan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) guna memberantas korupsi.

"Saya sebagai Ketua Komisi III menyambut baik langkah Presiden dalam membuat Perpres tersebut sebab Perpres ini nantinya akan menjadi penegasan materi yang sudah diatur di UU KPK sekaligus menunjukan komitmen Presiden dalam memberantas korupsi," kata Ketua Komisi III DPR, Herman Hery saat dihubungi pada Rabu (2/9/2020) malam.

Politikus PDI Perjuangan ini menjelaskan kewenangan KPK untuk mengambil alih kasus korupsi yang diusut Polri sudah tertuang dalam UU KPK Pasal 10A. Lebih lanjut, ia pun memberikan dua catatan terkait perpres tersebut.

"Terkait kewenangan KPK dalam mengambil alih kasus korupsi yang sedang diusut oleh Polri dan Kejaksaan sesungguhnya sudah diatur secara jelas di Pasal 10A UU KPK," ujar Herman.

Catatan yang pertama, Herman meminta agar perpres tersebut tetap mengacu pada UU KPK. Menurutnya, posisi UU lebih tinggi daripada perpres.

"Perpres harus tetap mengacu pada materi yang sudah diatur di UU KPK sebab secara tata urutan perundang-undangan Perpres berada dibawah UU," ujar Herman

Selain itu, Herman juga mengimbau agar kehadiran perpres tidak menghilangkan sinergi antara KPK, Polri, dan Kejagung. Khususnya, dalam memberantas korupsi.

"Pembuatan Perpres juga tidak boleh menghilangkan spirit sinergi dan Kordinasi KPK-Polri-Kejaksaan dalam memberantas korupsi kedepannya," ujarnya.

Seperti diketahui, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan Presiden Jokowi akan mengeluarkan perpres terkait pelaksanaan supervisi pemberantasan tindak pidana korupsi. Di Perpres itu nanti diatur agar KPK bisa mengambil alih kasus tindak pidana korupsi yang ditangani Kejagung-Polri.

"Jadi tadi ada kesepakatan atau kesamaan pandangan, tentang implementasi supervisi yang menyangkut pengambilalihan perkara pidana yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan oleh Polri. Perkara pidana khusus korupsi yang bisa diambil alih oleh KPK, jadi menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, KPK itu berwenang mengambil alih tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kapolri dalam rangka supervisi," ujar Mahfud Md, Rabu (2/9).

(hel/aud)