Ahli Waris Laporkan Penjualan Pulau Pendek di Buton ke Polisi

Sitti Harlina - detikNews
Rabu, 02 Sep 2020 12:18 WIB
Pasangan lansia La Hasa dan Wa Zifa penghuni Pulau Pendek di Buton, Sultra (Siti Harlina-detikcom).
Pasangan lansia La Hasa dan Wa Zifa penghuni Pulau Pendek di Buton, Sultra. (Siti Harlina/detikcom)
Buton - Penjualan Pulau Pendek di Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), karena salah ketik berbuntut panjang. Meski pihak yang menjual pulau tersebut mengakui ada kesalahan ketik di situs jual-beli online, pihak yang mengaku ahli waris di pulau tersebut tetap melapor ke polisi.

Kasat Reskrim Polres Buton AKP Dedi Hartoyo mengatakan laporan tersebut sudah masuk ke pihaknya. "Jadi laporannya masih dalam bentuk pengaduan, masuk hari ini," terangnya kepada detikcom, Rabu (2/9/2020).

Aduan ke polisi itu disampaikan seseorang atas nama Hj Sahiba dan Muh. Ilyas Husaini, di mana keduanya mengaku sebagai ahli waris dari lahan yang ada di pulau tersebut. Ada 2 hal yang membuat pelapor keberatan atas penjualan Pulau Pendek tersebut.

"Mereka ini keberatan adanya pemasangan iklan penjualan Pulau Pendek dan mereka juga menginginkan agar saudara La Hasa yang tinggal di pulau itu dikeluarkan dari pulau pendek," jelasnya.

Polres Buton hingga saat ini masih memproses kasus penjualan Pulau Pendek yang diakui pihak yang menjual ada salah ketik, yang seharusnya ditulis 'dijual lahan di pulau' menjadi 'dijual pulau'.

"Kita lengkapi keterangan dari Pemerintah Desa, ahli waris yang mengadu dan La Hasa yang bermukim," kata AKP Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Polres Buton menegaskan tetap mengusut kasus penjualan Pulau Pendek meski pihak yang menjual pulau tersebut mengaku ada salah ketik.

"Tetap kita usut untuk memperjelas saja karena ini sudah terlanjur menjadi gaduh di masyarakat," ujar Kapolres Buton AKBP Adi Benny Cahyono saat dihubungi detikcom, Selasa (1/9).

Sementara itu, Bupati Buton La Bakry menyebut Pulau Pendek telah masuk kawasan Areal Peruntukan Lain (APL). Meski demikian, hingga saat ini masih ada masyarakat yang menggunakan lahan tersebut untuk berkebun.

"Status pulau itu kalau di dalam tata kawasan hutan yang ditetapkan oleh Provinsi Sultra itu merupakan APL. Itu sudah di bawah kewenangan pemerintah daerah mau digunakan untuk apa," tegasnya, Selasa (1/9).

"Nah karena saat ini yang merasa ahli waris masih tetap berkebun merekalah saat ini yang melakukan aktivitas menanam dan setiap hari melakukan aktivitas di pulau itu hanya saja tidak lagi dihuni," imbuhnya. (nvl/nvl)