Tidak Ada Kesepakatan, Pilkada Irjabar Ditunda Lagi

Jakarta - Penundaan pelaksanaan pilkada di Irjabar terjadi lagi. Kali ini akibat belum adanya kesepakatan teknis antara pemerintah pusat, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan rakyat Papua. Buntutnya pilkada ditunda hingga Maret 2006. Rencana sebelumnya Januari ini.Selain belum ada kesepakatan masalah teknis, hal lain yang menjadi kendala adalah belum selesainya penyusunan anggaran masyarakat Papua.Hal ini disampaikan Mendagri M Ma'ruf usai rapat tentang Papua di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Senin (9/1/2006).Rapat yang sempat tertunda setengah jam karena menunggu selesai dilantiknya Pjs Gubernur Papua Sudjuangon Situmorang tersebut dihadiri Menko Polhukam Widodo AS, Kepala BIN Syamsir Siregar, Pangdam VII Trikora Mayjen TNI George Toisutta, Wakapolda Papua Irjen Pol Tommy Yacobus dan Ketua MRP Agus Alua dan Wakil Ketua DPRP Komarudin Watubun."Untuk APBD belum tuntas dibahas gubernur dan DPRP harus segera membahas APBD, apakah Pilkada Februari atau mundur. Kita memberi ruang selambat-lambatnya bulan Maret pilkada di sana," ujar Ma'ruf.Untuk menunggu pelaksanaan pilkada dalam rapat dihasilkan beberapa kesepakatan, di antaranya MRP harus melakukan konsultasi publik dengan elit politik, rakyat DPRP dan birokrat Papua pada Januari ini.Setelah melakukan konsultasi publik, pemerintah dan DPRP melakukan analisis tentang pemekaran Irjabar. Diharapkan pertengahan Februari, kajian dari hasil analisis itu diberikan ke MRP untuk memberikan persetujuan dan pertimbangan terhadap pemekaran Irjabar. Dan, DPRP dan gubernur selama Januari-Februari harus menyelesaikan masalah anggaran. Ma'ruf menambahkan, masalah teknis yang belum ada kesepakatan antara pemerintah pusat dan masyarakat Papua adalah penyusunan konsep payung hukum pemekaran Irjabar. "Apakah itu meliputi wilayah mana saja, jumlah penduduk, dan konsep ke depannya bagaimana," kata dia.Di tempat yang sama Ketua MRP Agus Alua mengatakan, hambatan teknis adalah Gubernur Papua selama ini belum menindaklanjuti hasil kajian pemekaran Irjabar. Menurutnya, selama ini Gubernur Papua hanya membuat surat yang kemudian ditindaklanjuti melalui kesepakatan.Sementara itu untuk mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat dengan ditundanya pilkada Irjabar, Alua menyatakan, malam ini pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan anggota DPRP yang saat ini ada di Jakarta.Mengenai hasil pengkajian selama 1,5 bulan sebelum pilkada dilakukan pada Maret 2006, Agus mengaku pesimistis. Sayangnya,orang-orang di Jakarta selalu tidak care dan tidak concern terhadap hasil orang Papua. "Kita sudah tahu yang menginginkan pemekaran bukan masyarakat Papua. Pemekaran bukan untuk kepentingan rakyat Papua, ini kepentingan di sana (Jakarta, red)," katanya. (umi/)