MPR Minta Calon Kepala Daerah Tak Berpedoman pada Pasar Suara

Yudistira Imandiar - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 13:46 WIB
Ahmad Basarah
Foto: MPR
Jakarta -

Pilkada Serentak di sembilan provinsi, 37 kota, dan 224 kabupaten se-Indonesia akan berlangsung 9 Desember 2020. Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengingatkan para calon kepada daerah (cakada) agar mempedomani Pancasila serta visi dan misi NKRI dalam pembentukan visi, misi, dan programnya.

''Visi dan misi NKRI diperlukan sebagai acuan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan nasional, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ini tidak bisa ditawar. Karena itu, visi dan misi NKRI memang perlu ditegaskan dalam proposal kampanye yang diajukan setiap calon kepala daerah,'' ujar Basarah, Senin (31/8/2020).

Dalam presentasinya yang disaksikan langsung oleh hampir 450 peserta webinar nasional bertema ''Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah'' Basarah menyebut, para cakada biasanya masih membuat visi, misi, dan program dalam kerangka kedaerahan yang bersifat sektoral dan hanya berorientasi kepada keinginan 'pasar suara'.

Padahal, lanjut Basarah, dalam rangka menjamin kesatuan arah dan kesinambungan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia dalam kerangka NKRI, para calon kepala daerah mestinya membuat naskah visi, misi dan program kerja mereka semuanya mengacu, selaras, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari visi dan misi NKRI yang berpedoman pada nilai-nilai Pancasila.

''Dengan begitu, arah, kebijakan dan program kerja para kepala daerah di seluruh Indonesia akan selaras dengan arah, kebijakan, dan program kerja presiden dan wakil presiden yang ketika berkampanye mereka pun diwajibkan membuat visi dan misi NKRI dan berpedoman pada Pancasila saat berkampanye serta berbasis riset dan inovasi,'' jelas Basarah.

Pendapat Basarah itu dimasukkan dalam poin keenam dari tujuh poin ''Rekomendasi Hasil Webinar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia Tentang Visi Negara Kesatuan Republik Indonesia Melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah'' yang ditandatangani oleh delapan narasumber. Webinar nasional tersebut memang diselenggarakan oleh AIPI, bekerja sama dengan MPR RI, Kemendagri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI.

Dalam rekomendasi webinar nasional itu juga disampaikan, Pemilu harus menjadi bagian integral untuk mencapai tujuan negara, dan memperkuat NKRI. Visi dan misi NKRI melalui Pemilu dan Pilkada harus dibuat dalam rangka mencapai tujuan negara, melaksanakan pilar demokrasi, dan mewujudkan sistem politik dan pemerintahan yang efektif.

Dalam bagian lain, rekomendasi itu juga menekankan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada harus dilakukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dan karena itu wajib berpedoman pada nilai-nilai Ideologi Pancasila, Visi dan Misi NKRI, serta menjamin persatuan dan kesatuan bangsa.

''KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI dalam jajaran masing-masing diharapkan selaras dan mendukung gagasan MPR RI dan pemerintah untuk menegakkan implementasi visi dan misi NKRI melalui Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing,'' bunyi rekomendasi tersebut.

Simak video 'Mendagri Dorong Kampanye Virtual, Kalau Buat Kerumunan Dibully Saja':

(mul/mpr)