Tito Tegur 2 Bupati Gegara Abaikan Physical Distancing

Tim detikcom - detikNews
Selasa, 01 Sep 2020 10:53 WIB
Mendagri Tito Karnavian
Mendagri Tito Karnavian. (Foto: Puspen Kemendagri)
Jakarta -

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegur Bupati Muna Barat Laode Muhammad Rajiun Tumada dan Bupati Muna LM Rusman Emba karena mengabaikan physical distancing sebagai upaya pencegahan virus Corona. Kemendagri menjelaskan duduk perkaranya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan menjelaskan bahwa Rajiun, yang juga bakal maju ke Pilkada, disambut sekumpulan massa. Benni mengatakan ada ribuan orang yang menyambut Rajiun.

"Laode Muhammad Rajiun Tumada selaku Bupati Muna Barat dalam kedatangan ke Kabupaten Muna Barat sebagai bakal calon kepala daerah disambut oleh ribuan masyarakat," kata Benni dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/9/2020).

Sedangkan Rusman Emba melakukan perjalanan kaki dengan masyarakat dari pelabuhan Kora Raha sampai Tupu Jati dan diiringi oleh konvoi kendaraan dengan bendera partai politik.

Kapuspen Kemendagri Benni IrwanKapuspen Kemendagri Benni Irwan. (Foto: Puspen Kemendagri)

"Sehingga dinilai kedua kepala daerah tersebut telah menimbulkan kerumunan masa dan hal ini bertentangan dengan upaya Pemerintah dalam menanggulangi dan memutus rantai penularan wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)," jelas Benni.

Sebagaimana ketentuan Pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ditegaskan bahwa 'Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi antara lain menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan'.

Selain itu, dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), ditegaskan bahwa 'Pembatasan Sosial Berskala Besar paling sedikit meliputi antara lain pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum'.

Benni menuturkan, sebagai tindak lanjut dari surat teguran tersebut, diharapkan Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat untuk dapat menyampaikan sanksi berupa teguran tertulis kepada Rajiun dan Rusman Emba dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaporkan hasilnya kepada Menteri Dalam Negeri pada kesempatan pertama.

Teguran ini disampaikan melalui Surat No. 337/4137/OTDA Tanggal 14 Agustus 2020 perihal Surat Teguran yang ditandatangani Atas Nama Menteri Dalam Negeri oleh Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik.

Tonton juga video 'Mendagri Minta Masker-Hand Sanitizer Jadi Alat Peraga Kampanye':

[Gambas:Video 20detik]



(dkp/imk)