2 Inovator Ini Beri Solusi ke UMKM soal Masalah Hukum-SDM

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 30 Agu 2020 18:44 WIB
Talkshow Pahlawan Digital UMKM
Foto: Talkshow Pahlawan Digital UMKM
Jakarta -

Permasalahan UMKM tidak hanya soal produk maupun pemasaran semata. Dalam prakteknya, UMKM kerap dihadapi permasalahan administrasi hukum dan manajemen sumber daya manusia terutama di masa pandemi virus Corona ini.

Masalah ini dijawab dalam Talk Show Pahlawan Digital UMKM bertajuk 'Solusi Digital Untuk UMKM' pada Sabtu (29/8/2020). Ada dua inovator yang dihadirkan sebagai narasumber.

CEO Justika Melvin Sumapung menjalankan bisnis konsultasi hukum berbasis digital. Kemudian, ia menyoroti setidaknya ada tiga permasalahan hukum yang berkaitan dengan UMKM.

"Dan yang paling banyak itu masalahnya yang pertama 30 persen soal hutang piutang karena cashflow terganggu, dua masalah bisnis, misalnya perjanjian-perjanjian dengan vendor dan ketiga adalah ketenagakerjaan atau permasalahan karyawan," kata Melvin dalam Talk Show yang disiarkan di Youtube KemenkopUKM.

Melvin menyinggung riset Non-Governmental Organization (NGO) Prancis di Indonesia yang mengungkapkan sekitar 95 persen warga menyatakan masalah hukum berdampak sangat signifikan terhadap kehidupan mereka. Dalam riset, jelas Melvin, disebutkan pula kebanyakan orang Indonesia menyerah dan tak melakukan apa-apa ketika menghadapi masalah hukum.

"Tapi 70 persen orang Indonesia tuh pada akhirnya menyerah saja gitu, akhirnya tidak melakukan apa-apa kan masalah hukum yang mereka hadapi dan mencari keadilan di situ," ungkapnya.

Melvin mengungkapkan, per 8 Juli 2020, terdapat 320 konsultasi (chat) dari pelaku UMKM ke situs Justika yang tersebar di sejumlah kota di Indonesia. Justika juga menyediakan layanan telepon hingga 30 menit dengan harga terjangkau

Selaras dengan Melvin, CEO Catapa Stefanie Suanita menyoroti permasalahan manajemen usaha yang sering diabaikan perusahaan maupun UMKM. Terutama, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia dan pembayaran gaji karyawan.

Stefanie pun menegaskan diperlukan sebuah solusi penggajian berbasis teknologi.

"Ada banyak alasan perusahaan membutuhkan sebuah solusi penggajian berbasis teknologi. Contohnya pertama tidak semua orang paham mengenai seluk-beluk penggajian karena dalam penggajian itu sendiri ada banyak komponen aturan pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan, PPH 21, kemudian yang lebih simple aturan cuti atau lembur yang sering diabaikan atau nggak aware," ungkap Stefanie.

"Kemudian yang kedua itu masih adanya proses manual yang menyita banyak waktu dan tinggi potensi human error. Kemudian yang ketiga ketergantungan kepada satu orang untuk mengeksekusi penggajian memungkinkan terjadinya single point failure. Maksudnya, kalau orang bersangkutan itu resign perusahaan suka kelabakan," jelasnya.

Di tengah pandemi, Catapa membuat inovasi. Mereka meluncurkan fitur deteksi jarak aman karyawan.

Pahlawan Digital UMKM digagas oleh Putri Tanjung berkolaborasi dengan Kemenkop UKM dan Sekretariat Kabinet. Program ini bertujuan untuk menemukan dan mendukung lebih banyak lagi tech startup dan gerakan sosial yang bertujuan untuk membantu UMKM terdigitalisasi. Target dari program ini adalah untuk mengumpulkan 10 pemenang terbaik yang akan menjadi mitra Kementerian Koperasi & UMKM untuk melaksanakan digitalisasi pada koperasi dan UMKM.

Tidak hanya mencari para Pahlawan Digital, program ini juga memberikan pelatihan kepada para inovator muda untuk bisa lebih berdaya, serta memberi apresiasi pada inovator-inovator yang selama ini telah membantu UMKM.

(imk/imk)