Round-Up

Umur Pendek Keputusan Mentan Ganja Jadi Tanaman Pengobatan

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 30 Agu 2020 08:02 WIB
Syahrul Yasin Limpo
Foto: Mentan Syahrul Yasin Limpo (detikcom)
Jakarta -

Keputusan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo menjadikan ganja sebagai tanaman obat di bawah binaan Direktorat Jenderal Holtikultura Kementan menyita perhatian. Tak berapa lama setelah disorot, Syahrul Yasin Limpo mencabut keputusannya.

"Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Kepmentan 104/2020 tersebut sementara akan dicabut untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait (BNN, Kemenkes, LIPI)," kata Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementan Tommy Nugraha seperti dilansir situs Kementan, Sabtu (29/8/2020) sore.

Kementan lalu menerangkan ganja adalah jenis tanaman psikotropika yang selama ini masuk dalam kelompok tanaman obat sejak 2006. Hal itu berdasarkan Kepmentan 511/2006.

Kala itu pembinaan yang dilakukan adalah mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu.

"Pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat, hanya bagi tanaman ganja yang ditanam untuk kepentingan pelayanan medis dan/atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika," jelas Tommy.

Tommy mengatakan pada prinsipnya Kementan mengizinkan usaha budi daya pada tanaman sebagaimana dimaksud pada Kepmentan 104/2020. Kendati dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

"Komitmen Mentan SYL dalam hal ini di antaranya memastikan pegawai Kementan bebas narkoba serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN (Badan Narkotika Nasional) terkait pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pada daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal," terang Tommy.

Operasi pemberangusan ganja di Aceh oleh personel gabungan Bareskrim Polri dan Polda Aceh masih terus berlanjut.Foto: Ilustrasi tanaman ganja (Muhammad Abdurrosyid-detikcom)

Sebelum Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 dicabut, dua lembaga institusi penegak hukum yang menangani perihal narkoba yaitu Polri dan BNN berkomentar. Keduanya kompak menyatakan Kepmentan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Belum ada ketentuan (hukum) di Indonesia yang melegalkan ganja atau tanaman ganja sebagai obat," kata Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Krisno Siregar kepada detikcom, Sabtu pagi.

Krisno mengatakan Polri taat pada aturan hukum yang berlaku soal ganja, sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dia juga berpendapat keputusan menteri itu bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

"Polri sebagai salah satu instansi penegak hukum yang diamanatkan sebagai penyidik Tipidnarkotika tentunya taat kepada ketentuan tersebut. Kepmentan tersebut bertentangan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika," ujar Krisno.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jelas Krisno, ganja dan hasil turunannya hanya boleh dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Krisno menuturkan ganja dilarang digunakan untuk kepentingan kesehatan.

"Karena ganja dan hasil turunannya termasuk dalam golongan I, yang hanya diperkenankan untuk kepentingan penelitian dan ilmu pengetahuan. Bukan untuk kepentingan kesehatan," tegas Krisno.

Selanjutnya
Halaman
1 2