Penjelasan Lengkap Kementan soal Ganja Jadi Tanaman Obat

Inkana Putri - detikNews
Sabtu, 29 Agu 2020 14:55 WIB
Ganja
Foto: shutterstock
Jakarta -

Baru-baru ini Kementerian Pertanian dihebohkan dengan isu penetapan tanaman ganja sebagai jenis tanaman obat di bawah binaan Direktorat Jenderal Hortikultura Kementan. Adapun hal ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo pada Keputusan Nomor 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 tentang Komoditas Binaan Kementerian Pertanian.

Merespons hal ini, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Tommy Nugraha mengatakan ganja telah menjadi tanaman obat sejak 2006, namun kemudian dimusnahkan dan para petani ganja dibina untuk menanam jenis tanamanan lainnya.

"Tanaman ganja adalah jenis tanaman psikotropika dan selama ini telah masuk dalam kelompok tanaman obat sejak tahun 2006 dengan Kepmentan No 511 Tahun 2006. Pada tahun 2006, pembinaan yang dilakukan adalah mengalihkan petani ganja untuk bertanam jenis tanaman produktif lainnya, dan memusnahkan tanaman ganja yang ada saat itu," ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2020).

Lebih lanjut Tommy menjelaskan pengaturan ganja sebagai kelompok komoditas tanaman obat hanya untuk kepentingan pelayanan medis dan atau ilmu pengetahuan, dan secara legal oleh UU Narkotika. Hingga saat ini, belum dijumpai satu pun petani ganja yang menjadi petani legal, dan menjadi binaan Kementan.

"Pada prinsipnya Kementerian memberikan isin usaha budidaya pada tanaman sebagaimana dimaksud pada Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020, namun dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan," jelasnya"

Adapun penyalahgunaan tanaman ganja juga nantinya akan menjadi bagian tersendiri dan memiliki aturannya tersendiri, seperti halnya pada Undang-Undang No 13 Tahun 2020 tentang Hortikultura Pasal 67. Dalam pasal tersebut, dijelaskan budidaya jenis tanaman hortikultura yang merugikan kesehatan masyarakat dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

Terkait hal ini, Syahrul akan terus konsisten dan berkomitmen mendukung pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Syahrul juga akan mencabut sementara Kepmentan Nomor 104 Tahun 2020 untuk dikaji kembali dan segera dilakukan revisi berkoordinasi dengan stakeholder terkait, yakni BNN, Kemenkes, dan LIPI.

Guna memastikan pegawai bebas narkoba, Kementan akan serta secara aktif melakukan edukasi bersama BNN terkait pengalihan ke pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, pada daerah-daerah yang selama ini menjadi wilayah penanaman ganja secara ilegal.

(mul/ega)