.webp)
Seorang perawat RS Mitra Keluarga Kelapa Gading curhat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pemotongan gaji di tengah pandemi Corona. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menilai pemotongan gaji adalah langkah tidak bijak.
"Saya kira semua berdampak pada pandemi ini ya. Tetapi kalau menurut saya rumah sakit itu kan penganggarannya kan setiap tahun ya, ya kan artinya untuk anggaran tahun berjalan ini biasanya sudah perencanaan yang matang ya kan begitu, saya kira secara Undang-Undang kan dimungkinkan ya untuk memotong gaji, tetapi dalam kondisi hari ini menurut saya tidak bijak, apalagi perawat yang betul-betul menangani COVID-19 ya bukan perawat di administrasi dan sebagainya," kata Ketua Umum Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah saat dihubungi, Kamis (27/8/2020).
Harif mengatakan seberapapun imbalan kepada perawat sebenarnya tak sebanding dengan risiko saat ia bekerja. Dia menyebut saat ini sudah ada 68 perawat yang meninggal dunia karena terpapar COVID-19.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya kalau perawat ini memang betul-betul perawat yang memberikan pelayanan. Jadi sebenarnya gajinya pun tidak cukup untuk memberikan imbalan untuk pada kondisi risiko hari ini yang begitu tinggi pada dirinya. Nah melihat bahwa banyak sekali tenaga kesehatan yang wafat hari ini, perawat sudah hampir 68 orang," uja Harif.
Dalam hal ini, ia meminta agar perusahaan rumah sakit bisa lebih menghargai kinerja para perawat. Masalah keuangan rumah sakit, menurut Harif, semestinya sudah ada perencanaan matang sehingga tak berimbas kepada gaji para perawat.
"Jadi menurut saya, justru pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan justru harus lebih menghargai kerja-kerja perawat, gitu. Bahwasanya dalam kondisi cash and flow daripada rumah sakit itu kan itu adalah sangat tergantung pada perencanaan, dan saya kira sebesar Mitra Keluarga dengan begitu banyak jaringan dengan berbagai banyak rumah sakit, saya kira mereka punya kondisi keuangan yang kuat ya bukan rumah sakit yang ecek-ecek," ucapnya.
"Rumah sakit yang terkemuka dengan jaringan yang kuat dengan pemilik yang saya kira finansial yang dapat diandalkan," imbuhnya.
Harif menyebut tarif transportasi yang dikeluhkan mahal juga seharusnya mendapat perhatian dari pihak rumah sakit, termasuk juga negara. Karena, kata Harif, perawat melakukan perjalanan untuk tugas kemanusiaan.
"Jangankan perusahaan, harusnya negara yang memikirkan itu. Jadi saya kira, kami bersama lima organisasi profesi, PPNI, apoteker, bidan dan pernah buat statement dan mengusulkan kepada Gugus Tugas saat itu untuk mendapatkan dispensasi saja kepada tenaga kesehatan. Dia (perawat) harus mengejar waktu yang tepat untuk dapat bertugas di rumah sakit karena tugas kemanusiaan," tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berdialog dengan seorang perawat bernama Evisonia saat meluncurkan program bantuan subsidi gaji untuk pekerja. Perawat Evi tersebut menceritakan gajinya dipotong imbas krisis akibat pandemi virus Corona.
"Kita sebelumnya saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada bapak pemerintah dan Jamsostek yang sudah berikan kepada kami semua, masyarakat yang membutuhkan bantuan karena saya pribadi dengan adanya COVID-19, kita mengalami kesulitan, kita di perusahaan seperti di RS mengalami penurunan. Satu bulan kita setiap karyawan dapat cuti di luar tanggungan, jadi setiap bulan dipotong gaji, pak," kata Evi yang mengaku perawat dari RS Mitra Keluarga Kelapa Gading Jakarta itu seperti disiarkan saluran YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/8). Dia bercerita sambil terisak.
(imk/fjp)
