"DPR RI, yang merupakan rumah rakyat, membuka pintu bagi kelompok buruh untuk menyampaikan aspirasinya secara legal dan formal dengan mendata berbagai persoalan terkait RUU Cipta Kerja," kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa (25/8/2020).
DPR telah menggelar pertemuan dengan 16 perwakilan serikat buruh atau serikat pekerja pada 20-21 Agustus 2020 di Jakarta. Pertemuan itu menghasilkan 4 poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerjaan dalam omnibus law RUU Cipta Kerja.
Kesepakatan tersebut di antaranya tentang hubungan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan industri dan pembahasan RUU Cipta Kerja terbuka pada masukan publik. Puan menegaskan DPR akan melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja secara cermat, hati-hati, transparan, terbuka, dan mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional.
"Kami mendukung terciptanya lapangan kerja, perbaikan ekonomi, serta tumbuh dan berkembangnya UMKM lewat RUU Cipta Kerja," ungkap Puan.
Selain itu, Puan mengajak kelompok buruh agar menyampaikan aspirasi soal RUU Cipta Kerja tak melalui aksi demo. Sebab, menurut Puan, kerumunan berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat dan turut berpotensi menyebarkan virus Corona (COVID-19).
"DPR RI mengajak kelompok buruh yang memiliki aspirasi untuk berjuang tidak lewat aksi yang berpotensi menimbulkan kemacetan, berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat lainnya, dan berpotensi jadi klaster penyebaran COVID-19," imbuh Puan.
Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyiapkan personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa massa buruh, petani, hingga pedagang kaki lima (PKL) di depan gedung DPR hari ini. Total personel dikerahkan mencapai 5.000 lebih.
"Kami ada 5.800 personel gabungan antara TNI-Polri," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus ketika dihubungi wartawan, Selasa (25/8).
Tonton video 'Nota Kesepahaman DPR-Serikat Buruh Terkait RUU Cipta Kerja':
[Gambas:Video 20detik] (rfs/gbr)
