Round-Up

Pinta Korps Adhyaksa Tak Asal Curigai Api di Ruang Pinangki

Hestiana Dharmastuti - detikNews
Selasa, 25 Agu 2020 05:32 WIB
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) terbakar pada Sabtu (22/8/2020) malam. Seusai api dapat dipadamkan, puing-puing bekas kebakaran pun berserakan di lantai.
Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung). (Foto: Rengga Sancaya)
Jakarta -

Bekas ruang kerja jaksa Pinangki Sirna Malasari tak luput dilalap si jago merah yang mengamuk di gedung utama Kejaksaan Agung (Kejagung). Hangusnya ruang kerja Pinangki melahirkan tanda tanya besar.

Kecurigaan seputar ada oknum yang sengaja membakar ruang kerja Pinangki yang kini berstatus tersangka kasus dugaan suap Djoko Tjandra itu awalnya dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW).

"ICW mendesak agar KPK turut menyelidiki penyebab terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Setidaknya hal ini untuk membuktikan, apakah kejadian tersebut murni karena kelalaian atau memang direncanakan oleh oknum tertentu," ujar Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana kepada wartawan, pada Minggu (23/8/2020).

"Sebab, saat ini Kejaksaan Agung sedang menangani banyak perkara besar, salah satunya dugaan tindak pidana suap yang dilakukan oleh Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang merencanakan untuk menghilangkan barang bukti yang tersimpan di gedung tersebut," sambungnya.

Menurut Kurnia, jika kecurigaan ICW benar maka oknum itu bisa dijerat pasal menghalangi proses hukum dengan ancaman 12 tahun penjara.

"Jika hal ini benar, maka KPK dapat menyangka oknum tersebut dengan Pasal 21 UU Tipikor tentang obstruction of justice atau upaya menghalang-halangi proses hukum dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara," katanya.

Kurnia mengatakan sejak awal ICW meragukan Kejagung. Kecurigaan ICW muncul sejak Jaksa Agung ST Burhanuddin mengeluarkan pedoman pemeriksaan jaksa.

"Sejak awal ICW sudah meragukan komitmen Kejaksaan Agung dalam menangani perkara yang melibatkan Jaksa Pinangki Sirna Malasari ini. Terlebih lagi banyak kejadian yang menciptakan situasi skeptisisme publik, mulai dari dikeluarkannya pedoman pemeriksaan Jaksa, pemberian bantuan hukum kepada Jaksa Pinangki, dan terakhir terbakarnya gedung Kejaksaan Agung," tutur dia.

Oleh karena itu, ICW meminta KPK mengambil alih kasus dugaan penerimaan suap jakasa Pinangki. Menurut Kurnia, lembaga antirasuah itu memiliki wewenang atas kasus jaksa Pinangki.

Menanggapi permintaan ICW, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu hasil analisa dari pihak yang berkompeten mengenai penyebab kebakaran.

"Terkait peristiwa kebakaran di Kejagung, tentu lebih bijak jika menunggu hasil pemeriksaan penyebab kebakaran tersebut dari pihak-pihak yang berkompeten untuk itu," kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, dalam keterangannya, Senin (24/8/2020).

Ali mengaku KPK menghargai usulan masyarakat yang meminta KPK mengambil alih kasus yang terkait Djoko Tjandra. Namun, KPK menegaskan hingga kini masih berkoordinasi dengan Polri dan kejaksaan mengenai penanganan perkara tersebut.

KPK meminta agar kepolisian dan kejaksaan terus mengungkap siapa saja yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. KPK menegaskan saat ini masih memantau pelaksanaan penanganan kasus tersebut oleh aparat hukum lain, tetapi bisa saja dalam prosesnya dapat mengambil alih kasus tersebut jika ditemukan indikasi hambatan.

"Hingga saat ini KPK masih memantau progress penanganan perkaranya dan apabila ditemukan adanya indikasi hambatan yang di hadapi oleh Polri maupun Kejaksaan maka KPK sesuai kewenangan dalam Pasal 10A UU KPK tentu siap untuk ambil alih kasusnya," ujarnya.

Selanjutnya
Halaman
1 2 3