.webp)
Pedagang-pedagang yang memiliki toko di Atom Shopping Center (ASC) Pasar Raya Padang, Sentral Pasar Rara dan Forum UMKM Sumbar curhat ke DPD Gerindra Sumbar soal polemik dengan Pemko Padang. Mereka mengaku dizalimi Pemko. Kenapa?
Para pedagang ditemui oleh Ketua DPD Gerindra Sumbar Andre Rosiade yang ditemani Ketua DPRD Padang Syafrial Kani, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Padang Mastilizal Aye, dan anggota Fraksi Gerindra Padang Budi Syahrial.
Tokoh pedagang ASC, Dt Jamalus, mengatakan konflik dengan Pemko adalah soal kepemilikan toko para pedagang. Dia mengatakan sudah 46 tahun mereka menunggu mendapatkan sertifikat bangunan yang mereka huni itu. Namun kini bangunan-bangunan itu dinyatakan milik Pemko.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sudah 5 wali kota. Baru kali ini yang mengaku Atom Center Pemko punya. Kami sudah dizalimi oleh Pemko Padang," kata Jamalus, Minggu (23/8) malam.
Pedagang di ASC, Ucok, meminta masalah ini segera diselesaikan. Karena, ratusan pedagang telah membeli bangunan toko kepada pemilik sertifikat awal, yaitu PT Family Raya atas nama Sumadi Gunawan. "Tapi hak milik kami hilang. Karena toko diserahkan pemilik lama ke Pemko. Ini tidak adil," katanya.
Abu, pedagang lainnya, mengaku sudah berdagang di lokasi itu sejak 1975. Katanya, dulu pasar itu dibangun di atas hak milik Sumadi Gunawan. Sebagian pedagang, kata dia, sudah melunasi kredit dari Bank Dagang Negara (BDN) pada tahun 1979.
"Namun dalam perjalanan, apa yang diharapkan tidak pernah kami dapatkan, hak kepemilikan. Ini tempat bukan disewa, tapi dibeli langsung kepada pemilik. Kami sudah memintakan solusinya, sudah berkoordinasi dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional) Padang. Tapi belum kami dapatkan, ini sangat meresahkan. Apalagi sertifikat induk belum dipecah masih atas nama Sumadi. Seharusnya sudah dipecah sejak 1979," katanya.
Dia meminta Andre dan Gerindra Sumbar mengupayakan penyelesaian yang memihak para pedagang. "Semoga bisa balik nama hak milik ke pedagang, bukan ke Pemko Padang," katanya.
Tokoh lainnya, Nazar Tanjung yang biasa disebut Aciak, mengaku pernah difasilitasi BPN Padang, karena mereka tak ingin bersengketa. Pemko Padang, kata Aciak, pernah mengajukan sertifikat ke BPN, tapi ditolak.
"Kami juga pernah bicara kepada pengacara Sumadi Gunawan, katanya sudah diserahkan ke Pemko Padang tiga tahun lalu. Anehnya, kenapa kami tidak diikutsertakan? Ini penzaliman namanya. Bahkan pengacara menantang adukan ke jalur hukum. Kami ingin Pak Andre membantu, ibaratnya menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berserak," kata mantan Lurah Batang Arau ini.
Yal Aziz, tokoh pers yang juga pemilik toko di lokasi itu meminta Gerindra turut serta menyelesaikan masalah ini. Bahkan, dia meminta waktu pertemuan khusus dengan kader-kader partai besutan Prabowo itu. "Kalau perlu kami datang khusus ke Gerindra Padang. Biar tidak ada polemik lagi," katanya.
Anggota Komisi I DPRD Padang Budi Syahrial yang menjadi moderator acara menyebutkan, sebenarnya masalah ini sudah dikadukan ke DPRD Padang dan dilakukan hearing. "Tapi DPKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset) Padang tidak pernah menanggapi masalah ini. Bahkan, BPN Padang juga menganggap angin lalu saja," katanya.
Andre Rosiade mengaku prihatin dengan nasib ratusan pedagang tersebut. Dia menginstruksikan Fraksi Gerindra bertindak terhadap Pemko Padang yang dipimpin Wali Kota Mahyeldi.
"Kami sarankan ke Fraksi Gerindra tak usah bahas RAPBD Perubahan 2020 kalau DPKA tak mau bahas masalah ini. Ini masalah besar, masalah para pedagang Pasar Raya. Kita fraksi terbesar, jangan takut," kata Andre yang merupakan Anggota Komisi VI DPR.
Andre mengatakan, ada dua poin dari masalah ini yang ditangkapnya. Pertama, ada dugaan penipuan yang dilakukan pemilik lama kepada masyarakat, andai benar cicilan toko sudah dilunasi. Kedua, dia melanjutkan, Pemko Padang tidak peduli dengan warganya yang berdagang di Atom Center.
"Kami dari Gerindra tak ingin tinggal diam. Gerindra partai pemenang di Kota Padang, partai yang dipilih mayoritas warga. Gerindra juga zalim kalau tidak membantu. Kami minta Fraksi Gerindra dan DPRD segera kirim surat ke Wali Kota Padang. Dalam seminggu tidak digubris, Gerindra galang interpelasi lagi. Kalau prorakyat, laksanakan, bukan banyak pantun," kata ketua harian DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM) itu dibarengi sorakan warga.
Ketua DPRD Padang Syafrial Kani menyanggupi dan akan segera menyurati Pemko Padang terkait hal ini. Apalagi, kata dia, pedagang sangat dirugikan, terutama di masa pandemi ini. "Kami akan diskusikan dan akan segera eksekusi apa yang diinginkan pedagang dan juga perintah dari Ketua Gerindra Sumbar," kata Syafrial Kani.
Untuk diketahui, Walkot Padang Mahyeldi Ansharullah akan diusung oleh PKS dan PPP dalam Pilgub Sumbar yang digelar Desember 2020. Mahyeldi akan berhadapan dengan Nasrul Abit yang dicalonkan oleh Gerindra dan Mulyadi yang dicalonkan oleh Demokrat.
(tor/fjp)
