.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti komunikasi publik pejabat pemerintah terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Jokowi mengatakan pernyataan pemerintah yang tidak jelas menyebabkan informasi yang ditulis di media asing tidak baik.
"Kalau yang saya baca dari para jurnalis, terutama asing, ini yang karena komunikasi kita yang tidak firm, tidak gamblang, tidak jelas sehingga mereka yang tulis sering hal-hal yang tidak baik," kata Jokowi dalam ratas laporan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden, Senin (24/8/2020).
Jokowi pun meminta tak semua pejabat menyampaikan pernyataan berkaitan dengan COVID-19. Jika ingin mengeluarkan statement, para pejabat harus berkonsultasi dulu dengan juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adisasmito.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Oleh sebab itu, saya minta setiap ingin statement urusan berkaitan dengan COVID betul-betul ditanyakan terlebih dahulu dikonsultasikan lebih dahulu dengan yang namanya Prof Wiku sehingga tidak semua berkomentar dan itu yang diambil oleh mereka dari statement yang dari kita berbeda-beda, hati-hati tolong satu itu aja," ujar Jokowi.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengingatkan satgas di daerah untuk terus bekerja keras. Jokowi meminta ada keseimbangan antara penanganan COVID dan pemulihan ekonomi.
"Saya tekankan beberapa hal agar komite, utamanya Mendagri mengingatkan kembali pada satgas daerah, gubernur, bupati, wali kota, agar betul-betul serius dan kerja keras dalam rangka penanganan COVID ini, terutama strategis mengimbangkan gas dan rem untuk menangani COVID dan ekonomi dengan takaran tepat," ujar Jokowi.
Jokowi lantas menyinggung sejumlah negara di Eropa dan Asia yang kembali mengalami peningkatan kasus Corona. Hal ini, kata Jokowi, harus menjadi perhatian bersama.
"Ada tingkatan kasus besar di negara-negara Eropa, terakhir Spanyol, Perancis, Jerman, di Asia ada India, Filipina, Iran, Bangladesh, Nepal, Korea Selatan. Perlu diwaspadai sehingga tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani, utamanya di daerah atau di pusat," kata Jokowi
(knv/fjp)
