Jelang Sidang Etik Firli Bahuri, ICW dkk Desak Dewas KPK Beri Sanksi Berat

Yulida Medistiara - detikNews
Senin, 24 Agu 2020 10:11 WIB
Kurnia Ramadhana
Kurnia Ramadhana (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua KPK Firli Bahuri akan dilaksanakan pada Selasa (25/8) esok oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK. ICW dkk berharap Dewas KPK dapat memberi sanksi berat karena diduga pimpinan lembaga antikorupsi itu telah melakukan pelanggaran kode etik beberapa kali.

"Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi mendesak agar sidang dugaan pelanggaran kode etik Ketua KPK dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel," kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, dalam keterangan pers, Senin (24/8/2020).

Koalisi masyarakat sipil mengusulkan agar Firli Bahuri dijatuhi sanksi berat hingga permintaan mundur dari jabatannya. Kurnia menyebut berkaca pada pengalaman sebelumnya, pimpinan KPK pada periode sebelumnya Abraham Samad dan Saut Situmorang sempat diberi sanksi tegas oleh organ pengawasan internal KPK yakni Deputi Pengawas Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) karena terbukti melanggar kode etik.

Lebih lanjut, Kurnia mengatakan publik akan melihat, apakah Dewan Pengawas memiliki keberanian sebagaimana Kedeputian PIPM untuk menyidangkan dan menjatuhkan sanksi tegas kepada Ketua KPK.

"(mendesak agar) Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi berat kepada Ketua KPK diikuti dengan perintah agar yang bersangkutan mengundurkan diri dari jabatannya," sambung Kurnia.

Kurnia mengatakan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri bukan pertama kali. ICW memaparkan, awalnya saat Firli menjabat sebagai Deputi Penindakan, yang bersangkutan diduga sempat bertemu dengan pihak yang sedang berperkara di KPK.

Lebih lanjut, Kurnia memaparkan dalam sebuah kesempatan, Firli diketahui sempat memberikan akses khusus terhadap salah seorang saksi yang akan diperiksa Penyidik. Tak berhenti disitu, ratusan pegawai KPK diketahui pernah membuat petisi menyoal tindakan Deputi Penindakan yang terkesan kerap menghambat pengembangan perkara-perkara besar. Pada saat itu Firli Bahuri luput dari sanksi karena langsung ditarik oleh instansi asalnya yaitu Polri.

"Secara konsisten sebagai Ketua KPK, Komjen Pol Firli Bahuri, mempertahankan pola kerja seperti saat ia menjadi deputi penindakan. Mulai dari minimnya penindakan, menghasilkan banyak buronan, juga tidak menuntaskan perkara-perkara besar," ujar Kurnia.

Menurutnya, berkaca beberapa peristiwa tersebut menjadi wajar saat empat lembaga survei mengatakan terdapat penurunan tingkat kepercayaan publik kepada KPK. Konteks ini tentu tidak bisa dilepaskan dari berlakunya UU KPK baru dan kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK.

Tak hanya itu, Kurnia mengatakan saat menjabat sebagai Ketua KPK, Firli Bahuri juga terindikasi melanggar kode etik. Misalnya, ia terkesan abai dalam melindungi pegawai yang saat itu diduga disekap di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

"Pengabaian ini serius karena apa yang menimpa pegawai KPK sebenarnya terindikasi sebagai upaya menghalang-halangi penyidikan sebagaimana diatur UU Tipikor. Artinya, pengabaian Ketua KPK itu patut diperiksa lebih lanjut apakah merupakan bagian dari penghalang-halangan penyidikan tersebut atau tidak. Apabila terbukti maka bukan hanya pelanggaran etik yang terjadi tetapi tindak pidana," imbuhnya.

Dugaan pelanggaran kode etik lainnya menurut Kurnia adalah upaya pengembalian 'paksa' salah seorang Penyidik KPK, Rossa Purbo Bekti, ke institusi Polri. Dalam kasus ini Firli Bahuri tertangkap basah berbohong karena alasan yang ia ungkapkan bahwa pengembalian Rossa Purbo Bekti diminta oleh Polri kemudian dibantah oleh pihak Kepolisian.

"Tindakan-tindakan semacam ini tentu tidak dapat dibenarkan, karena akan semakin menciptakan citra buruk terhadap institusi KPK," ungkapnya.

ICW menilai, Dewan Pengawas mestinya melihat dugaan pelanggaran kode etik ini sebagai suatu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bahkan Komjen Pol Firli Bahuri sudah melanggar sumpah atau janji pimpinan KPK yang tertera dalam UU yaitu 'dengan sungguh-sungguh, seksama, obyektif, jujur, berani, adil, tidak membedabedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya'.

"Jika hal ini terus menerus dibiarkan tanpa ada tindakan yang tegas bukan tidak mungkin di waktu mendatang tindakan tersebut akan berulang. Selain itu, Dewan Pengawas pun juga akan dinilai publik telah gagal dalam menegakkan kode etik di internal kelembagaan KPK," paparnya.

Diketahui, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menggelar sidang etik perdana pada 24-6 Agustus. Salah satu terperiksa yang akan disidang etik adalah Ketua KPK Firli Bahuri terkait dugaan pelanggaran kode etik karena naik helikopter mewah saat melakukan kunjungan ke Sumatera Selatan (Sumsel).

Perihal pelanggaran kode etik yang dilakukan Firli Bahuri sebelumnya diadukan oleh MAKI. MAKI melaporkan Firli Bahuri ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik. Firli diduga melanggar etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan ke Baturaja di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan.

"Hari ini, Rabu, tanggal 24 Juni 2020, MAKI telah menyampaikan melalui e-mail kepada Dewan Pengawas KPK berisi aduan dugaan pelanggaran kode etik oleh Firli Ketua KPK atas penggunaan helikopter mewah untuk perjalanan dari Palembang ke Baturaja pada hari Sabtu, tanggal 20 Juni 2020," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6).

Boyamin menyebut Firli menaiki helikopter milik perusahaan swasta dengan kode PK-JTO saat perjalanan dari Palembang menuju Baturaja. Menurutnya, Firli patut diduga melanggar aturan tentang kode etik pimpinan KPK terkait larangan bergaya hidup mewah.

(yld/dhn)