3 Poin di RUU Cipta Kerja yang Harus Diperhatikan Pekerja Kantoran

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 19 Agu 2020 16:04 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/2/2016). Dengan disahkannya RUU ini menjadi UU maka pemerintah saat ini memiliki payung hukum untuk mewajibkan warga negara untuk menabung sebagian dari penghasilannya yang akan dikelola badan pengelola tapera untuk penyediaan rumah murah dan layak. Lamhot Aritonang/detikcom.
Ilustrasi DPR (Lamhot Aritonang/detikcom)
Jakarta -

RUU Cipta Kerja ditolak kelompok masyarakat yang merasa produk hukum ini merugikan. Beberapa pasal memang menimbulkan kontroversi, seperti pemotongan waktu istirahat.

Hal yang jadi sorotan adalah klaster ketenagakerjaan yang terdapat di Bab IV. BAB IV ini bakal mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Dilihat detikcom, Rabu (19/8/2020), draf RUU Ciptaker menjelaskan pengubahan ini disebut-sebut dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi.

Berikut ini sejumlah pasal yang menjadi sorotan di RUU Cipta Kerja:

1. Waktu istirahat pekerja/buruh

Ketentuan Pasal 79 diubah dalam RUU Ciptaker. Pasal 79 menjelaskan istirahat mingguan hanya sehari dalam seminggu.

Pasal 79
(1) Pengusaha wajib memberi:
a. waktu istirahat; dan
b. cuti.
(2) Waktu istirahat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib diberikan kepada pekerja/buruh paling sedikit meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, paling sedikit setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus-menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja; dan
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja adalah cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Sementara itu, pelaksanaan cuti tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

"Selain waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perusahaan dapat memberikan cuti panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama," bunyi draf itu.

2. Rentan PHK

Perjanjian kerja untuk waktu tertentu juga diatur dalam RUU Ciptaker. Pasal 56 di RUU Ciptaker disebut-sebut membuat pekerja rentan kena PHK.

Pasal 56 menyatakan perjanjian kerja untuk waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu dan selesainya suatu pekerjaan tertentu. Ketentuan selesainya suatu pekerjaan tertentu ini yang dikhawatirkan pekerja.

Pasal 56
(1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.
(2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:
a. jangka waktu; atau
b. selesainya suatu pekerjaan tertentu.
(3) Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. Kontrak dominan di tangan pengusaha

Pasal 61 RUU Ciptaker turut menuai kontroversi, terutama di ketentuan perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai. Ada juga Pasal 61A yang dinilai membuat pengaturan kesepakatan dominan di pengusaha.

Pasal 61
(1) Perjanjian kerja berakhir apabila:
a. pekerja meninggal dunia;
b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
c. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
d. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.
(2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah.
(3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh.
(4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh.
(5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Di antara Pasal 61 dan Pasal 62 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 61A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61A
(1) Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh.
(2) Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja paling sedikit 1 tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran uang kompensasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(gbr/fjp)