PPP menilai perlu konsistensi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terkait tuntutan agar pemerintah serius menangani virus Corona (COVID-19). Ini lantaran, saat deklarasi, KAMI tak memperhatikan protokol kesehatan COVID.
"Tapi kalau dikatakan, konsistensi juga penting, contoh, kalau nggak salah kemarin menyoroti pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19, salah satu penanganan COVID-19 itu adalah memperhatikan protokol kesehatan," kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi di kompleks gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (18/8/2020).
Baidowi mempertanyakan penerapan protokol kesehatan saat deklarasi KAMI. Dia menyebut jangan sampai KAMI menunjuk diri sendiri sementara menuntut keseriusan penanganan Corona oleh pemerintah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kira-kira, kemarin acara itu sudah memenuhi protokol kesehatan tidak? Ya kan? Jangan sampai, kita ibarat menunjuk seseorang, tidak sadar tiga jari yang lain nunjuk kita diri sendiri," ujarnya.
Oleh karena itu, sikap KAMI pun dinilai Baidowi perlu konsistensi. Di mana ucapan dan perbuatan dapat selaras terkait penanganan virus Corona.
"Ya kemarin memenuhi protokol kesehatan apa tidak? Saya nggak tahu, saya nggak hadir. Tapi muatan kritikannya adalah penanganan COVID yang lemah dan segala macam itu, ya itu kan perlu konsistensi, kita bertindak sesuai perbuatan, jangan hanya ngomong," imbuh anggota DPR itu.
Sebelumnya, Din Syamsuddin dan sejumlah tokoh mendeklarasikan KAMI. Mereka menyebut KAMI sebagai gerakan moral yang berjuang demi mewujudkan masyarakat Indonesia sejahtera.
Salah satu tuntutan KAMI yang dibacakan saat deklarasi kemarin, Selasa (18/8), terkait penanganan pandemi Corona oleh pemerintah. Berikut ini poin tuntutan KAMI soal penanganan Corona:
Menuntut pemerintah agar bersungguh-sungguh menanggulangi pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dengan tidak membiarkan rakyat menyelamatkan diri sendiri, sehingga menimbulkan banyak korban dengan mengalokasikan anggaran yang memadai, termasuk untuk membantu langsung rakyat miskin yang terdampak secara ekonomi.
(rfs/elz)