Sikap Menunggu Mendagri Rusak Proses Pilkada Depok

Jakarta - Pernyataan Menteri Dalam Negeri M. Maruf yang bersikap menunggu dan mempertimbangkan realitas politik untuk memutuskan masalah pemilihan kepala daerah (pilkada) di Depok merupakan langkah mundur bagi pilkada sendiri.Bahkan muncul rekayasa politik berupa penjebakan terhadap 42 lurah di Depok yang diklaim menolak putusan Mahkamah Agung (MA), padahal para lurah tersebut merasa tidak pernah menandatangani penolakan putusan MA."Sikap Mendagri tersebut membuka kemungkinan pihak yang kalah secara wajar di setiap Pilkada untuk merusak proses demokrasi dengan cara rekayasa, membuat situasi seolah-olah tidak aman dan melakukan tindakan anarki," ujar Muhammad Razikun, Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS, dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (6/1/2006). Lebih jauh Razikun menyatakan, jika Mendagri mengambil sikap seperti itu akan tidak konsisten dengan semangat menghormati keputusan hukum dan bertentangan dengan iklan layanan masyarakat yang disampaikan Mendagri sendiri via berbagai media yang menunjukkan sedikitnya pilkada bermasalah. Proses penyelesaian Pilkada Depok sampai saat ini secara substansi dan prosedur hukum sudah begitu gamblang. Pihak-pihak yang bersengketa sudah melalui proses hukum yang benar hingga diterimanya PK (peninjauan kembali) oleh MA. "Saya dengar kemarin Gubernur Jawa Barat sudah membuat surat untuk pelantikan Nurmahmudi. Jadi secara hukum dan prosedur, sudah tidak ada masalah," tambahnya.Diterimanya PK membuktikan bahwa segala rekayasa dalam kasus pilkada Depok antara lain berupa penggelembungan dan penggembosan suara yang dijadikan dasar keputusan PT Jawa Barat telah terbantah di depan hukum. Bahkan saksi pihak Badrul Kamal di PT Jabar kini berstatus sebagai tersangka dan berkasnya tekah dikirim Mabes Polri ke Kejaksaan Tinggi Jabar bulan lalu. "Terbukti rekayasa bukti hukum yang dikemukakan penggugat itu bertentangan dengan logika akal sehat," paparnya.Selanjutnya Razikun menyarankan agar Mendagri bersikap arif dengan mengubah sikap menunggu atau mempertimbangkan realitas politik di Depok jika tak ingin mencederai Demokrasi dan Proses Pilkada di Indonesia. "Yang terjadi di Depok sebetulnya sudah jelas, cetho welo-welo, tinggal apakah semua pihak mau mendengarkan nurani untuk menyelesaikan kasus ini. Janganlah masyarakat Depok dibiarkan terus menunggu ketidakpastian dengan cara yang tidak fair, masyarakat sekarang sudah makin cerdas," ujarnya. (ddn/)