PKB menilai tidak ada larangan politikus Partai Gerindra Fadli Zon langsung mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai menerima Bintang Mahaputera Nararya. Namun, kritik itu dinilai tak pantas.
"Tidak ada larangan, namun kurang pantas saja. Sudah saatnya menjadi negarawan," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid kepada wartawan, Minggu (16/8/2020).
Menurut Jazilul, kritik Fadli Zon itu dilakukan tidak pada tempatnya. Wakil Ketua MPR itu bahkan menyebut Fadli Zon tidak mencerminkan penerima bintang tanda jasa.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Itu sih hak dia (untuk mengkritik). Kurang pada tempatnya, tidak mencerminkan etika orang berbintang jasa," ujarnya.
Fadli Zon mengkritik pidato Presiden Jokowi di sidang tahunan MPR soal RUU APBN 2021 yang disebut kurang realistis. Jazilul pun meminta Fadli Zon juga memberikan kritik kepada Menhan, yang juga Ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang kini membantu Jokowi di pemerintahan.
"Memang berat untuk mencapai pertumbuhan pembangunan seoptimis yang ditargetkan pemerintah. Makanya Pak Fadli yang cerdas, bantuan pikiran dan kritikannya juga ditunggu Pak Prabowo yang sedang berjuang membantu Pak Jokowi merealisasikan target pertumbuhan yang tinggi itu," ucap Jazilul.
Simak video 'Kritik-kritik Tajam Amien Rais Untuk Pemerintahan Jokowi':
Sebelumnya, Fadli Zon bersama Fahri Hamzah dan lebih dari 50 tokoh lainnya menerima Bintang Mahaputera Nararya di Istana Kepresidenan pada Kamis (13/8) lalu. Selang dua hari usai menerima bintang jasa, Fadli Zon melontarkan kritik perdananya.
Fadli menyoroti pidato Jokowi tentang RUU APBN 2021 saat sidang tahunan MPR-DPR. Fadli Zon menyebut pidato Jokowi kurang realistis.
"Di tengah ancaman pandemi serta resesi ekonomi yang masih akan terus berlangsung, kita sebenarnya ingin mendengarkan pidato kenegaraan yang dekat dengan kenyataan. Hanya dengan mendekati realitas, kita akan bisa mencari jalan keluar tepat untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung," kata Fadli dalam keterangan tertulis, Sabtu (15/8).
"Sayangnya, harapan itu tak terpenuhi. Pidato kemarin kurang realistis. Satu hal paling mencolok adalah soal target pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5-5,5 persen," sambungnya.