Stafsus Jokowi Jelaskan Penunjukan Wakapolri-KSAD di Komite COVID-19

Tim detikcom - detikNews
Minggu, 16 Agu 2020 11:32 WIB
Dini Purwono PSI (dok. Pribadi)
Dini Purwono (dok. Pribadi)
Jakarta - KSAD Jenderal Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjuk sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Penunjukan keduanya disebut untuk mempercepat penanganan COVID-19.

"Penunjukan KSAD dan Wakapolri sebagai Wakil Ketua Pelaksana Komite Kebijakan untuk mempercepat upaya penanganan COVID-19," kata Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono dalam keterangan tertulis, Minggu (16/8/2020).

Dini mengatakan penanganan bencana non-alam, yaitu pandemi COVID-19, yang meluas di seluruh Indonesia harus dilakukan secara bersama. Penanganan itu harus melibatkan seluruh unsur, termasuk TNI dan Polri.

"Keterlibatan TNI dan Polri dalam Komite tidak akan mengurusi soal ekonomi dan penegakan hukum, tapi akan fokus pada upaya penertiban," katanya.

Staf Khusus Presiden itu mengatakan kehadiran TNI dan Polri dalam penanganan COVID-19 sangat dibutuhkan. Terutama untuk menegakkan disiplin masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan dengan lebih intens, luas, dan masif.

"Membantu hal teknis yang sulit jika hanya dilakukan oleh birokrat (contoh: distribusi Bansos).... Mendukung upaya penanggulangan COVID-19 di bidang kesehatan dan kemanusiaan," kata Dini.

Selain itu, menurut Dini, keterlibatan aparat keamanan dalam penanganan COVID-19 terjadi di banyak negara. Aparat keamanan ditempatkan pada posisi strategis untuk mempercepat langkah penanganan COVID-19.

"Amerika, Inggris, Myanmar, Australia, Tiongkok, dan Sri Lanka, Malaysia, Singapura, dan sejumlah negara lain mengambil langkah yang sama," katanya.

Lebih lanjut, Dini menjelaskan, mengacu pada UU TNI, TNI menyelenggarakan tugas pokok Operasi Militer Selain Perang, termasuk membantu Pemerintah dalam mengatasi akibat bencana alam.

Sedangkan dalam UU Polri, tugas pokok Polri untuk melindungi keselamatan jiwa-raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

"Secara hukum, keterlibatan TNI dan Polri tidak menyalahi aturan," kata Dini.

Seperti diketahui, Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai wakil ketua pelaksana. Sedangkan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono ditunjuk sebagai Wakil Ketua II Tim Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi.

Simak video 'Komite PCPEN Berencana Eksekusi Langsung Produksi Obat Covid-19':

[Gambas:Video 20detik]



(mae/dnu)