.webp)
Politikus Partai Gerindra Fadli Zon kembali melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang kali ini terkait pidato kenegaraan tentang RUU APBN 2021 saat sidang tahunan MPR-DPR. Fadli Zon menyebut pidato Jokowi kurang realistis.
"Di tengah ancaman pandemi serta resesi ekonomi yang masih akan terus berlangsung, kita sebenarnya ingin mendengarkan pidato kenegaraan yang dekat dengan kenyataan. Hanya dengan mendekati realitas, kita akan bisa mencari jalan keluar tepat untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung," kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (15/8/2020).
Harapan Fadli dapat mendengarkan pidato Jokowi yang realistis tak terpenuhi, sehingga dia menilai pidato Jokowi kurang realistis dengan kenyataan yang ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sayangnya, harapan itu tak terpenuhi. Pidato kemarin kurang realistis. Satu hal paling mencolok adalah soal target pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menargetkan pertumbuhan tahun depan ada pada kisaran 4,5-5,5 persen," ujar Fadli.
"Di tengah pandemi, itu adalah target yang tak masuk akal. Apalagi selama kuartal kedua 2020 kemarin pertumbuhan ekonomi kita anjlok hingga minus 5,32 persen," sambungnya.
Fadli kemudian mempertanyakan bagaimana Jokowi dapat membawa ekonomi Indonesia meroket di tengah pandemi virus Corona. Target Jokowi dalam pidato dinilai Fadli jauh dari kata realistis.
Tonton juga 'PKS Kritik Pidato Jokowi: Bicara Gampang, Aksi Susah':
"Bagaimana caranya melompat dari angka minus 5 persen ke angka positif 5 persen di tengah-tengah pandemi jika sebelum pandemi saja angka pertumbuhan kita hanya bisa mepet 5 persen? Rasanya tak perlu menjadi ekonom untuk menilai target itu sama sekali jauh dari realistis!" tegas Fadli.
Ungkapan Jokowi soal momen krisis pandemi virus Corona pun dinilai Fadli terlalu muluk. Bagi Fadli, ucapan Jokowi tak masuk akal dan tak bijaksana.
"Pernyataan Presiden bahwa kita harus menjadikan krisis ini sebagai momen untuk melakukan lompatan besar adalah ungkapan terlalu muluk. Optimisme penting, tapi realistis lebih penting lagi," ucap Fadli.
"Sesudah kehidupan ekonomi kita anjlok, sebagaimana perekonomian hampir seluruh negara di dunia saat ini, yang kita perlukan adalah pemulihan, alias kembali ke titik normal. Bicara mengenai lompatan pada saat kita sedang terpuruk, selain tak masuk akal, juga bukan ungkapan bijaksana," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR-DPR. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 356,5 triliun untuk kelanjutan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Anggaran tersebut diarahkan untuk penanganan kesehatan hingga insentif usaha.
"Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp 356,5 triliun," kata Jokowi dalam pidato Nota Keuangan di gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
