.webp)
Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) menyoroti kehadiran anggota dewan saat sidang paripurna penyampaian RUU APBN 2021. Formappi menilai anggota DPR tidak serius mengenai pembahasan rencana keuangan karena yang hadir secara fisik berjumlah 98 dari kuota 176 orang.
"Kehadiran hanya 98 orang secara fisik itu tentu tak bisa dijelaskan menggunakan alasan protokol kesehatan saja. Wong sesuai protokol, kehadiran anggota DPR bisa mencapai 176 orang kok. Itu artinya kesekjenan sudah menghitung betul jarak fisik anggota agar tak potensial saling menularkan virus," kata kata peneliti Formappi Lucius Karus kepada wartawan, Jumat (14/8/2020).
"Lalu kenapa hanya 98 orang saja yang datang? Sesulit apa sih anggota DPR datang ke ruang sidang walau tak semuanya harus hadir? Saya cenderung beranggapan kehadiran anggota yang di bawah standar batas sesuai protokol tak lagi terkait dengan aturan pembatasan protokol semata," turunya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lucius menyoroti koordinasi Sekretariat Jenderal dengan pimpinan DPR. Dia menilai ada peluang tidak adanya pengaturan yang jelas soal kehadiran anggota dewan itu.
"Pertama mungkin lemahnya koordinasi antara sekjen, pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan AKD yang membuat kehadiran anggota menjadi minim karena tak ada kejelasan pengaturan soal siapa saja yang mesti datang, dan siapa yang mengikuti secara virtual. Kalau koordinasi yang jadi soal, itu artinya kesadaran untuk menghormati pentingnya sidang tahunan dan paripurna pembacaan nota keuangan memang rendah di semua lini parlemen," sebut Lucius.
Selain itu, Lucius menilai anggota dewan enggan untuk hadir di sidang tahunan dan penyampaian RUU APBN. Dia menyebut masalah ketidakhadiran anggota dewan saat sidang adalah cerita lama.
"Kemungkinan lain yang saya kira paling masuk akal tetap saja adalah kemalasan anggota DPR sendiri untuk menghadiri rapat tahunan dan pembacaan nota keuangan. Anggota DPR yang sebagian mungkin baru kembali dari Dapil mungkin masih terbawa suasana liburan di Dapil sehingga enggan untuk menghadiri rapat. Yang jelas kemalasan menghadiri rapat itu adalah kisah klasik dan abadi parlemen kita," kata dia.
Anggota DPR menurut Lucius harusnya melihat kegentingan dalam pembahasan RUU APBN. Dia menyebut peran DPR sangat dibutuhkan terlebih pada pemulihan ekonomi saat pandemi Corona.
"Padahal dari sisi urgensi, penyampaian nota keuangan di depan anggota parlemen tentu merupakan momentum istimewa karena anggaran merupakan bagian dari fungsi pokok dewan. Pembicaraan mengenai anggaran itu harusnya sejak awal menjadi perhatian anggota dan kehadiran di paripurna khusus seperti hari ini mestinya sekaligus sebagai ekspresi sikap DPR atas pentingnya anggaran bagi rakyat," papar Lucius.
"Apalagi di tengah pandemi yang entah kapan akan berakhir ini, kebutuhan rakyat akan stimulus perekonomian sekaligus juga stimulus untuk bertahan hidup, tentu saja sangat mendasar," sambugnya.
Lucius juga beranggapan bahwa minimnya kehadiran fisik anggota dewan saat pembacaan rencana anggaran tahun 2021 mencerminkan arogansi DPR. Dia menilai DPR terkesan meremehkan pentingnya rencana anggaran yang disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Minimnya jumlah anggota yang hadir di rapat pembacaan nota keuangan terkesan sebuah ekspresi arogansi anggota DPR pada Presiden sebagai kepala pemerintahan. Mereka juga terlihat meremehkan pentingnya isu anggaran yang disampaikan Presiden di ruang paripurna DPR itu," ucapnya.
"Dengan modal kelesuan yang ditunjukkan DPR pada rapat paripurna penyampaian nota keuangan, sulit rasanya membangun optimisme bersama untuk melihat solusi cepat keluar dari krisis karena pandemi ini. Bagaimana berharap pada mereka yang bahkan untuk membicarakan isu krusial soal anggaran saja, mereka tak punya semangat," tandasnya.
Diketahui, DPR RI menggelar sidang paripurna penyampaian RUU tentang APBN tahun anggaran 2020 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) Jumat kemarin. Sebanyak 98 anggota DPR menghadiri sidang secara fisik, dan 231 virtual dari total anggota dewan sebanyak 575 orang.
"Telah hadir dan menandatangani secara fisik 98 orang dan virtual 231 orang. Total 329 anggota dari seluruh unsur DPR RI. Maka, kuorum telah tercapai," kata Ketua DPR Puan Maharani saat membuka sidang paripurna di Gedung Nusantara, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
