PT Jakarta Kuatkan Vonis 7 Tahun Penjara ke Nyoman Dhamantra

Andi Saputra - detikNews
Jumat, 14 Agu 2020 10:28 WIB
Caucasian woman holding gavel
Foto: iStock
Jakarta -

Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta menguatkan vonis 7 tahun penjara kepada I Nyoman Dharmantra. Mantan anggota DPR dari PDIP itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi menerima uang sebesar Rp 3,5 miliar dari Direktur PT Cahaya Sakti Argo (CSA) Chandry Suanda alias Afung.

Kasus ini bermula pada awal 2019, saat Afung dibantu Doddy Wahyudi selaku Direktur PT Sampico Adhi Abattoir berniat mengajukan permohonan kuota impor bawang dengan kerja sama PT Pertani (Persero) melalui empat perusahaan, yaitu PT Perkasa Teo Agro, PT Citra Sejahtera Antarasia, PT Cipta Sentosa Aryaguna, dan PT Abelux Kawan Sejahtera, guna memenuhi kewajiban wajib tanam 5 persen sebagai syarat diterbitkannya Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH).

Padahal, diketahui, Afung belum menyelesaikan kewajiban pembayaran dengan PT Pertani pada 2018. Akibat hal tersebut, Doddy melakukan pertemuan dengan Dhamantra selaku anggota Komisi VI DPR saat itu yang bermitra kerja Kementerian Pertanian dan Kementerian BUMN agar dibantu dan menanyakan cara urus kuota impor bawang putih. Dhamantra pun meminta Doddy menghubungi Mirawati Basri, yang merupakan orang kepercayaannya.

Kemudian terjalinlah komunikasi Doddy dan Mirawati hingga akhirnya Afung memiliki jalur untuk mengurus SPI di Kementerian Perdagangan.

Tak hanya pengurusan surat perizinan impor (SPI), Dody juga meminta dibantu pengurusan RIPH, mengingat RIPH yang diajukan oleh Afung tidak keluar. Dari situlah mulai terjadi kesepakatan antara Nyoman dan Afung melalui orang kepercayaan keduanya Elviyanto dan Dody dengan penyerahan uang Rp 3,5 miliar.

Pada 6 Mei 2020, PN Jakpus menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan, bila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Atas hal itu, Dharmantra mengajukan permohonan banding.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 119/Pid.Sus-TPK/ 2019/PN.Jkt.Pst tanggal 6 Mei 2020," kata majelis sebagaimana tertuang dalam website PT Jakarta, Jumat (14/8/2020).

Duduk sebagai ketua majelis Achmad Yusak dengan anggota Nur Hakim, Sri Andini, Rusydi, dan Hening Tyastanto. Putusan itu diketok pada Kamis (13/8) kemarin.

Versi Pengacara

Dalam memori bandingnya, kuasa hukum Dharmantra mengajukan keberatan dan meminta dibebaskan. Berikut ini petitum permohonan banding:

1. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Dhamantra dari dakwaan Alternatif kesatu tersebut ( Vrijspraak ) atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ( ontslag van alle rechtsvervoolging )
2. Membebaskan Terdakwa I Nyoman Dhamantra dari Rumah Tahanan Negara Klas I Pomdam Jaya Guntur Jakarta Timur Cabang KPK;
3. Mengembalikan serta merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Terdakwa I Nyoman Dhamantra kepada keadaan semula;
4. Mengembalikan barang bukti yang disita kepada pemilik yang berhak;
5. Membebankan biaya kepada Negara.

(asp/tor)