"Diperpanjang ini bukan tanpa ada penambahan effort, jadi diperpanjang dengan penambahan effort, penambahan sosialisasi, penambahan untuk controling di lapangan. Agar penyebaran COVID ini bisa terkontrol," kata Aziz kepada wartawan, Kamis (13/8/2020).
Aziz meminta Pemprov DKI Jakarta meningkatkan pengawasan di sejumlah tempat seperti restoran, pasar, hingga di angkutan umum. Dia mendorong agar Pemprov sering melakukan sidak untuk memastikan aturan pembatasan 50 persen kapasitas dapat diterapkan dengan baik.
"Saya pikir perlu diperbanyak tim yang datang sidak, bukan datang memberitahukan ya. Tapi orang-orang yang sidak, tidak berbaju coklat, istilahnya yang bisa menyaru datang ke restoran-restoran menyamar sebagai pelanggan," ucap Aziz.
Dia mengatakan kurangnya pengawasan terhadap aturan pembatasan kapasitas 50 persen di lapangan menyebabkan banyak pelanggar yang lolos dari sanksi. Menurutnya, para pelaku usaha banyak yang mengakali aturan pembatasan kapasitas tersebut.
"Hal-hal seperti ini harusnya ada orang sidak jadi bisa tahu 50 persen itu dipahaminya seperti apa oleh pengusaha-pengusaha itu. Mereka mengakalinya banyak, aturan itu diakali di lapangan," katanya.
"Terutama pasar-pasar. Karena penularan di pasar itu kan tinggi, kendaraan umum juga. Itu memang bener-bener harus dikontrol," sambungnya.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengumumkan perpanjangan PSBB transisi hingga dua pekan ke depan. Dalam kesempatan itu, Anies juga menyampaikan kegiatan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) setiap hari Minggu ditiadakan.
"Seluruh aktivitas sosial bersama yang menyebabkan kerumunan itu akan ditunda. Dan ini artinya, kegiatan car free day kami putuskan untuk ditiadakan, karena car free day ini berpotensi kerumunan," kata Anies dalam keterangan tertulis, Kamis (13/8).
Tak hanya meniadakan CFD, Anies juga meminta warga tidak menggelar perlombaan 17-an yang dapat mengumpulkan massa. Hal itu bertujuan mencegah terjadinya penularan virus Corona semakin masif. (fas/rfs)
