Ahmad Basarah Dapat Bintang Jasa Utama, Ini Kata Pengamat-Akademisi

Nurcholis Maarif - detikNews
Kamis, 13 Agu 2020 22:13 WIB
MPR
Foto: MPR
Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah menjadi salah satu tokoh yang menerima Tanda Kehormatan Bintang Jasa Utama dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Akademisi hingga pengamat menilai Ahmad Basarah pantas mendapat penghargaan tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara, Bayu Dwi Anggono mengatakan ada syarat khusus yang mengatur pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan, yakni penerima Bintang Jasa adalah orang-orang yang dianggap berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara.

"Lalu pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara dan/atau darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional," ujar Bayu dalam keterangannya, Kamis (13/8/2020)

"Saya yakin Mas Ahmad Basarah memenuhi semua kriteria itu," imbuh Dosen Universitas Jember Jawa Timur ini.

Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo. Menurutnya, Basarah memang layak dianugerahi penghormatan prestisius itu karena pengabdiannya, jasa, dan karyanya buat bangsa sudah memenuhi syarat untuk Ketua DPP PDI Perjuangan itu mendapatkan kehormatan tersebut.

"Ahmad Basarah kan selama ini memang lebih dikenal sebagai politisi yang sangat menaruh perhatian terhadap persoalan ideologi negara. Ia bukan hanya meluangkan waktu untuk memasyarakatkan Pancasila sebagai salah satu tugas pimpinan MPR RI, tapi juga rajin dan tekun mengkaji dan meneliti Pancasila secara komprehensif," ujarnya.

"Saya mencatat selama Juni 2020 atau yang disebut dengan Bulan Bung Karno yang baru lalu saja, Ahmad Basarah mengadakan lebih dari 20 kali Webinar dengan sejumlah forum dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dari pagi sampai malam tentang ideologi negara ini," tandas Karyono.

Menurut Direktur Stratejik Indo Survey & Strategy itu, keberhasilan Basarah meraih gelar doktor dalam ilmu hukum tata-negara dari Universitas Diponegoro Semarang pada bulan Desember 2016 menjadi bukti keseriusannya mendalami Pancasila.

Kata Karyono, untuk mendapatkan gelar prestisius itu, Basarah mengajukan disertasi berjudul 'Eksistensi Pancasila Sebagai Tolok Ukur Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi: Kajian Perspektif Filsafat Hukum Dan Ketatanegaraan'.

"Dalam disertasinya yang diuji oleh Guru Besar dari lima Perguruan Tinggi, dan dua orang di antaranya adalah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yakni oleh Prof. Dr. Mahfud MD dan Prof Dr, Arief Hidayat, Basarah menyelidiki latar belakang historis, filosofis dan kedudukan hukum Pancasila sebagai sumber dari segala sumber pembentukan hukum nasional maupun tolok ukur pengujian UU di Mahkamah Konstitusi (MK). Ini sungguh sebuah novelty yang luar biasa," ujar Karyono.

Lebih lanjut Karyono menilai penguasaan Basarah yang baik mengenai Pancasila telah membuatnya dipercaya oleh PDIP Perjuangan menduduki sejumlah jabatan strategis di MPR RI, antara lain Ketua Fraksi PDI Perjuangan di MPR RI (2014-2019 dan 2019-2024), Ketua Badan Sosialisasi MPR RI (2014-2019) dan Pimpinan MPR RI periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.

"Basarah dikenal sebagai sosok yang tidak pernah lelah mengawal prinsip-prinsip kebangsaan. Saya kenal dia lama sekali. Sejak menjadi mahasiswa Ahmad Basarah sudah memilih organisasi yang mengusung nasionalisme, yakni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)," ujarnya.

"Itu saya yakini sebagai organisasi yang menggembleng watak politik kebangsaannya saat ini. Makanya, begitu menjadi Wakil Ketua MPR RI, dia semakin leluasa untuk menebarkan nilai-nilai yang telah menjadi konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika," jelas Karyono.

(akn/ega)