Walhi Desak Pemerintah Ambil Langkah Radikal Atasi Longsor

Jakarta - Banjir dan tanah longsor di Jember dan Banjarnegara menewaskan ratusan orang. Untuk mencegah bencana susulan, pemerintah harus berani bertindak radikal yaitu mencegah masuknya penduduk ke kawasan hutan lindung dan mencegah terjadinya perubahan fungsi hutan. Seperti diketahui, penyebab bencana alam terburuk di awal tahun 2006 ini awalnya diduga karena telah terjadi penggundulan hutan. Namun, Walhi berkeyakinan penyebab bencana alam ini bukan hutan gundul, melainkan perubahan fungsi hutan. "Pulau Jawa ini penduduknya sangat padat. Karena kurang lahan menyebabkan penduduk bermigrasi ke kawasan hutan lindung. Terjadilah perubahan fungsi hutan, dari hutan lindung menjadi perkebunan," kata Forrest Campaign Manager Walhi Rully Simanda saat dihubungi detikcom, Kamis (5/1/2005).Kasus inilah yang terjadi di Gunung Argopuro dan Pawinihan. Kedua hutan di pegunungan ini telah berubah fungsi menjadi perkebunan sehingga tanaman di kedua tempat tersebut berubah fungsi."Seharusnya di pegunungan yang mempunyai kemiringan 40 derajat, harus ditanami pohon berumur panjang, yang mempunyai akar kuat. Tapi yang terjadi karena menjadi perkebunan, telah ditanami pohon kopi dan teh. Jelas ini tidak cocok, sehingga tanah mudah longsor," kata Rully.Pemerintah, lanjut Rully, dinilai salah karena telah melakukan pembiaran terhadap penduduk yang masuk ke kawasan hutan lindung. "Seharusnya, pemerintah mencegah jangan sampai kawasan hutan lindung beralih fungsi. Pencegahan sejak awal, jangan menunggu setelah banyak baru dicegah," kata Rully.Untuk itu, menurut Rully, pemerintah harus berani mengambil langkah radikal mengubah kebiasaan ini. Saat ini ancaman banjir dan tanah longsor cukup besar karena perubahan fungsi lahan ini. Sedikitnya ada 32 titik rawan banjir dan tanah longsor di Jawa Timur dan 75 titik rawan banjir dan longsor Jawa Barat. (jon/)