Laporkan Petinggi Kejagung soal Djoko Tjandra, MAKI Minta Komjak Serius

Tim detikcom - detikNews
Rabu, 12 Agu 2020 15:39 WIB
Gedung Bundar Kejaksaan Agung
Gedung Kejaksaan Agung / Foto: Ari Saputra
Jakarta -

Seorang pejabat tinggi di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung) rupanya turut dilaporkan ke Komisi Kejaksaan (Komjak). Siapa pejabat tinggi itu?

"Berkaitan dengan ada dugaan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung menghubungi Djoko Tjandra setelah tanggal 29 Juni 2020, artinya setelah Jaksa Agung melakukan pembongkaran Djoko Tjandra sudah masuk Indonesia itu tampaknya masih ada pejabat Kejaksaan Agung, pejabat tinggi melakukan komunikasi dengan Djoko Tjandra melalui telepon dari Jakarta ke Kuala Lumpur. Nah ini saya laporkan," ujar Boyamin Saiman selaku Koordinator dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) pada Selasa, 11 Agustus 2020.

Namun Boyamin enggan membeberkan siapa petinggi kejaksaan yang dimaksudnya. Dia hanya meminta Komjak untuk serius menelusuri perihal pejabat tinggi itu.

"Kepada Komisi Kejaksaan untuk menelusuri apa pembicaraan pejabat tinggi Kejaksaan Agung itu dengan Djoko Tjandra dan dari siapa nomor handphone yang diterima itu yang kemudian bisa menghubungi sampai sumber-sumber sebelumnya. Kalau nomor ini didapatkan dari langsung Djoko Tjandra rasanya tidak mungkin, pasti ada yang memberikan," ujar Boyamin.

Perihal ini Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono mengatakan tim kejaksaan pasti akan mencari tahu. Namun Hari tidak menyebutkan siapa pejabat tinggi yang dimaksud itu.

"Dalam perkembangan penyidikan selanjutnya, tentu penyidik akan mengupas atau mendalami siapa saja yang berperan dalam hal pasal yang disangkakan terhadap tersangka," kata Hari, Rabu (12/8/2020).

Sebelumnya Kejagung menetapkan jaksa Pinangki Sirna Malasari sebagai tersangka pada Selasa (11/8). Pinangki juga langsung ditangkap dan ditahan untuk 20 hari pertama.

"Setelah (Pinangki) ditetapkan tersangka, kemudian tim penyidik melakukan penangkapan," ujar Hari.

Tim penyidik masih menelusuri dugaan penerimaan suap jaksa Pinangki. Namun Kejagung menyebut dugaan penerimaan suap sekitar USD 500 atau sekitar Rp 7 miliar.

Pinangki dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf b UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pinangki terancam hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara.

(dhn/fjp)