.webp)
Analisis Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun yang menyatakan Menhan Prabowo Subianto bisa menggantikan Ma'ruf Amin sebagai Wapres viral dan menuai beragam tanggapan. Ubedilah mengatakan analisanya itu merupakan sebuah tafsir politik.
Diminta konfirmasi mengenai analisisnya itu, Ubedilah menjelaskan tafsir politiknya itu bermula dari mendadaknya proses pemilihan Ma'ruf Amin sebagai pendamping Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2019 lalu. Padahal, kala itu, ada Mahfud Md yang disebut telah disiapkan sebagai calon wakil presiden.
"Tentu secara politik, dalam tafsir politik ya, PDIP sebagai pendukung Jokowi cukup tidak beruntung kalau wapresnya Mahfud Md. Karena kan 2024 Jokowi tidak bisa mencalonkan lagi. Karena posisi wapres itu menjadi sangat penting untuk periode 2019-2024. Karena dia menjadi orang kedua di republik ini yang mobilitasnya mesti tinggi dan kemudian dia bisa melakukan apa yang disebut dengan imaging policy ya jadi dengan kegiatannya, langkah-langkahnya dia akan membentuk citra yang memungkinkan untuk ikut kontestasi 2024. Kalau Mahfud Md kan nanti yang diuntungkan PKB atau partai-partai yang lain. PDIP tidak beruntung," tutur Ubedilah ketika dihubungi, Rabu (12/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ubedilah, cepatnya proses pemilihan itu memunculkan dugaan bahwa PDIP memilih calon wakil presiden yang lebih menguntungkan dan bisa dihentikan di tengah jalan. Karena itu, dipilihlah Ma'ruf Amin.
"Nah, pada titik itu tentu politisi yang berada pada kubu mereka mencari wapres yang kira-kira bisa dihentikan di tengah jalan atau wapres yang memang sudah sepuh. Itu kan tafsir politik. Karena prosesnya tidak normal kan, waktu pencalonan itu kan sangat mendadak. Jadi makanya itu memungkinkan tafsir semacam itu," katanya.
Ubedilah pun kemudian menjelaskan mengapa nama Prabowo yang paling santer diisukan menggantikan Ma'ruf Amin. Sebab, Prabowo memiliki legitimasi politik yang kuat.
"Kenapa muncul Prabowo, karena Prabowo kan rival, kontestan Pemilu 2019 yang posisinya suaranya kedua setelah Jokowi menurut hasil dari KPU. Artinya dia orang kuat yang didukung oleh pemilih yang sangat banyak. Jadi kalau presiden dan wakil presiden 2 orang kuat yang secara elektoral memiliki legitimasi politik yang kuat, saya kira mungkin pemerintahannya akan menjadi kuat. Jadi ada argumen ke sana dari wacana yang saya tangkap muncul di media sosial dan arena publik. Jadi lebih ke arah legitimasi kalau saya lihat," papar Ubedilah.
Menurut Ubedilah, perlu sosok yang kuat untuk bisa dibawa ke sidang MPR. Karena itu, dia menilai Prabowo merupakan kandidat yang kuat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden.
"Karena kalau yang lain kan, untuk mencari legitimasi politik kan cukup berat, karena pertama dukungan politik nggak mudah ya untuk mendapatkan dukungan politik dari parpol. Yang lainnya juga saya lihat argumennya, PDIP dengan Gerindra memiliki ideologi yang sama, warna ideologi yang sama. Selain itu, Gerindra juga suara terbanyak kedua bersama PDIP dan Golkar kan, saya kira wajar kalau kemudian yang muncul nama Prabowo. Atau mungkin juga Airlangga Hartarto, karena kan Golkar partai besar juga. Jadi yang antaya Prabowo dan Airlangga Hartarto yang memungkinkan dipilih di MPR, jika Pak Ma'ruf Amin berhalangan karena sakit, karena nggak mampu menjalankan amanah sebagai wapres," tuturnya.
Tonton video 'Prabowo Berkomitmen Sukseskan Pemerintahan Jokowi':
Kendati demikian, Ubedilah menekankan bahwa butuh landasan yang kuat untuk mengganti Ma'ruf Amin. Selain itu, kata dia, syarat-syarat konstitusional perihal penggantian itu juga harus dipenuhi.
"Jika kemudian wakil presiden berhalangan, berhalangan itu bisa saja karena berhalangan tetap karena sakit, karena tidak mampu menjalankan fungsi sebagai wakil presiden, maka wakil presiden pengganti itu memang diserahkan kepada presiden untuk memilih 2 calon wakil presiden untuk dipilih di MPR. Jadi posisi Presiden Jokowi cukup penting untuk mencari 2 orang yang nanti akan dipilih oleh MPR. Sehingga memungkinkan siapapun untuk menjadi wakil presiden dalam pemilihan di MPR. Apakah itu Prabowo, apakah itu siapa, Tito Karnavian atau yang lain, itu kan terserah Jokowi," kata Ubedilah.
"Tapi yang penting clear apakah betul Ma'ruf itu memenuhi syarat dia diberhentikan. Kalau nggak memenuhi syarat ya nggak bisa. Ini nanti bisa berbalik kalau isunya bergeser menjadi kegagalan pemerintahan, karena tidak mampu mengatasi situasi ekonomi dll, maka bisa jadi yang diarah justru presidennya. Ini kita lihat isu ini sebagai antisipasi dari kemungkinan buruk, jadi sebagai presiden dan elite politik saya kira harus siap-siap dengan kondisi yang memungkinkan perubahan politik yang cukup drastis ini," sambungnya.
Sebelumnya, analisa Ubedilah mengenai isu Ma'ruf Amin akan digantikan Prabowo itu menjadi viral. Isu tersebut pun banyak digaungkan di media sosial dengan narasi Ma'ruf Amin akan diganti.
Respons Istana Wapres dan Gerindra
Redaksi telah berupaya meminta penjelasan pihak Wapres Ma'ruf Amin mengenai analisis Ubedilah ini. Salah seorang staf khusus Wapres menolak memberikan penjelasan yang bisa dikutip untuk pemberitaan.
Sementara itu Gerindra, partai politik yang dipimpin oleh Prabowo menyatakan analisis Ubedilah tersebut tidak masuk akal. Kabinet, dianggap Gerindra, sedang kompak-kompaknya.
"Jadi, jangan diadu dombalah, jangan ada narasi yang bisa mengadu domba Pak Prabowo dengan siapa pun termasuk dengan Pak Wakil Presiden. Kita senantiasa mendoakan Pak Wakil Presiden sehat wal afiat, segar bugar, energik, dan bisa menyelesaikan tugasnya sampai masa akhir jabatan," kata juru bicara Gerindra, Habiburokhman.
