.webp)
Pelaksanaan sistem ganjil genap masa PSBB transisi sudah berjalan selama sepekan. Namun, belum ada jaminan keamanan transportasi umum dari virus Corona (COVID-19) sebagai pengganti transportasi pribadi.
Diketahui, Pemprov menerapkan sistem ganjil genap masa PSBB transisi sejak 3 Agustus 2020.
"Ada ketidaksetaraan pelayanan. KRL bagus, di Stasiun ketat, dalam gerbong ketat. TransJakarta kurang petugas di dalam untuk memantau dan dibatasi penumpangnya. Ternyata angkot yang jadi feeder suka-suka (tidak pedulikan protokol kesehatan) karena kejar setoran," ucap pengamat tata kota dari Universitas Trisaksi, Yayat Supriatna, saat dihubungi, Rabu (12/8/2020).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Yayat, alasan orang menggunakan kendaraan pribadi saat pandemi Corona, karena ingin aman dari penularan virus Corona di angkutan umum.
Tetapi, saat penggunaan mobil pribadi dibatasi, perlu jaminan dari pemerintah bahwa transportasi umum sudah aman dan menjalankan protokol kesehatan.
"Memberikan garansi bagaimana angkutan umum itu betul-betul aman, nyaman, sehat," kata Yayat.
Tonton video 'Kebijakan Ganjil-Genap Turunkan 42% Volume Kendaraan':
Yayat memberikan saran, beberapa hal yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
"Selama masa transisi lakukan rabid tes di TransJakarta misalnya, di halte nya. Kalau tidak ditemukan kasus di angkutan umum, aman," ucap Yayat.
"Atau misalnya perlu tindakan dilakukan pembenahan pada feeder. Sehingga berikan jaminan bahwa angkutan pendukung juga aman," ujarnya.
Menurut Yayat, pergerakan masyarakat di Jakarta tidak mungkin dibatasi karena perkantoran dan tempat ekonomi sudah kembali aktif. Maka, Pemerintah mau tidak mau harus menjamin keamanan transportasi dari penyebaran virus Corona.
"Ini bagaimana masyarakat ini tidak dalam posisi Andy Lau terus, antara dilema dan kegalauan. Dilema dalam perjalanan. Galau kalau tidak masuk kantor, dipecat," ujar Yayat.
