Presiden Joko Widodo memberikan arahan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dan kepala daerah di Jawa Barat secara virtual. Menurutnya, penerapan strategi intervensi berbasis lokal yang sudah dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya tinggal diteruskan, artinya dalam jangkauan yang lebih kecil yang paling penting.
"PSSB tingkat desa dan kampung akan melokalisir dalam skupnya di wilayah kecil dan akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan, sehingga satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar dan dari sisi ekonomi tidak terganggu," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (11/8/2020).
Untuk manajemen krisis, Jokowi berharap jajaran TNI dan Polri turut mendukung dalam penerapan strategi ini, khususnya penerapan protokol kesehatan. Menurutnya, penggunaan masker menjadi hal yang utama selain jaga jarak, cuci tangan dan physical distancing. Pasalnya, berdasarkan survei di salah satu provinsi, sebanyak 70 persen warga masih belum menggunakan masker.
Oleh karena itu, Jokowi mengimbau agar sosialisasi dan edukasi penggunaan masker dilakukan secara lebih efektif dan masif sehingga akan menyelesaikan banyak hal yang berkaitan dengan COVID-19. Jokowi juga berpesan bagi daerah yang ingin membuka sebuah wilayah, sebaiknya dibuka secara bertahap.
"Bagusnya di pra kondisikan terlebih dahulu dengan pemilihan waktu yang tepat. Jangan sampai muncul anggapan memasuki new normal masalah dianggap sudah tidak ada. Ini yang harus diingatkan kepada masyarakat," tegasnya.
Sementara untuk prioritas sektor mana yang terlebih dahulu dibuka, Jokowi menekankan sektor yang memiliki risiko rendah lebih di prioritaskan. Selanjutnya ekonomi, khususnya bantuan sosial agar dicek jangan sampai ada kondisi yang kekurangan di masyarakat.
"Sebentar lagi akan dikeluarkan bansos produktif bagi 13 juta UMKM berupa modal kerja darurat sebesar Rp 2.400.000. Selain itu akan diberikan juga bantuan untuk 13 juta tenaga kerja yang masih aktif dan ikut BPJS ketenagakerjaan, di luar 10 juta penerima pra kerja. Insyaallah dalam satu hingga dua minggu akan keluar," katanya.
Jokowi berharap adanya bantuan tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan konsumsi domestik meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi secara nasional akan tumbuh dan menjadi lebih baik.
Pada kuartal ketiga, Jokowi merasa optimis kondisi akan lebih baik, namun hal ini tentu perlu kerja keras dari semua elemen. Oleh karena itu, ia meminta semua kepala daerah di Jawa Barat agar belanja dari APBD segera direalisasikan, khususnya di kuartal ketiga di bulan Juli, Agustus dan September 2020.
"Begitu kita belanjakan dan direalisasikan sesegera mungkin, kemungkinan peluang untuk kembali ke positif masih ada," ungkapnya.
Meresepons hal ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan akan segera mengkoordinasikan dan menindaklanjuti arahan Presiden. Selain aspek kesehatan, aspek ekonomi menjadi hal yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, Bima Arya mengatakan nantinya APBD Kota Bogor akan ada recovery, rebound (melambung), dan lain-lain
"Untuk PSBB tingkat desa atau kampung dalam skup yang lebih kecil. Manajemen krisis dengan melibatkan TNI dan Kepolisian sebagai dukungan akan dikoordinasikan dengan unsur Muspida Kota Bogor dan terakhir menyeimbangkan antara aspek kesehatan dan ekonomi," pungkasnya.
(akn/ega)
