.webp)
PDIP mengungkap alasan tidak mengusung eks kadernya, Akhyar Nasution, yang saat ini menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan di pilkada. PDIP menyebut Akhyar, yang saat ini telah dipecat dari keanggotaan partai, berambisi mencalonkan dirinya ke partai lain.
"Di Kota Medan, karena pemilu ini merupakan ujian juga bagi anggota-anggota partai, dan partai memiliki mekanisme, partai memiliki disiplin. Ketika Saudara Akhyar itu mencalonkan diri secara aktif melalui partai lain, Partai Keadilan Sejahtera, berdasarkan informasi yang kami terima dari Pak Djarot, dan Partai Demokrat, maka partai menegakkan disiplin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers virtual, Selasa (11/8/2020).
Alasan lain PDIP tak mengusung Akhyar, yang merupakan petahana di Kota Medan, adalah adanya indikasi Akhyar tersangkut kasus hukum. Hasto menegaskan PDIP tidak akan mencalonkan seseorang yang berpotensi terjerat kasus hukum.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Pak Djarot Saiful Hidayat selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Utara, PDI Perjuangan melihat bahwa ada dugaan berkaitan dengan persoalan-persoalan yang membuat yang bersangkutan tidak bisa dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Selain karena ambisi kekuasaan, ada indikasi dugaan berkaitan dengan faktor hukum tersebut," ujar Hasto.
"Karena itulah, partai memegang komitmen untuk tidak pernah mencalonkan mereka yang punya potensi terkait dengan persoalan-persoalan hukum. Apalagi kita lihat saat itu di Kota Medan juga ada suatu operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi," lanjut dia.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebelumnya menyinggung para kepala daerah di Sumatera Utara yang terjerat korupsi. Hal itu disebut Hasto menjadi perhatian partainya agar para calon kepala daerah tidak terjerumus dalam kasus yang sama.
"Di Kota Medan, bahkan di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, kami sangat prihatin, melihat beberapa gubernur sebelumnya terkena persoalan korupsi tersebut, demikian pula di Kota Medan. Karena itulah, Ibu Megawati Soekarnoputri untuk sekian kalinya mengingatkan kepada calon kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk korupsi tersebut," tegasnya.
Seperti diketahui, Plt Wali Kota Medan Akhyar Nasution telah dipecat PDIP dari keanggotaan partai. Akhyar dianggap tidak loyal kepada pimpinan.
Pemecatan Akhyar ini tertera dalam salah satu poin di surat keputusan DPP PDIP tentang penyesuaian struktur dan komposisi DPD PDIP Sumut. SK bernomor 29/A/KPTS-DPD/DPP/VIII/2020 itu diteken Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.
"Karena tidak loyal terhadap pimpinan," kata Wakil Ketua Bidang Komunikasi Politik DPD PDIP Sumut Aswan Jaya, Sabtu (8/8).
Akhyar Nasution diketahui juga akan maju di Pilkada Medan melawan Bobby Nasution. Akhyar sebagai petahana akan diusung Partai Demokrat dan PKS.
(azr/imk)
