.webp)
Fraksi Golkar DKI Jakarta menjawab pertanyaan Gubernur Anies Baswedan soal ada tidaknya kebijakan intoleran di Jakarta. Golkar menyebut, tidak ada kebijakan Anies yang intoleran, tapi ada kebijakan yang belum berkeadilan.
"Kalau kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang intoleran, saya kira tidak ada, dengan semua agama, beliau saya kira memberikan perhatian yang sama," ucap Sekretaris Fraksi Golkar DKI Jakarta, Judistira Hermawan, saat dihubungi Senin (10/8/2020).
Namun, menurut Judistira kebijakan Anies ada yang belum berkeadilan. "Kalau kebijakan, yang belum berkeadilan, Fraksi Golkar berpendapat bahwa ada beberapa kebijakan yang belum berkeadilan," ucapnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Judistira memberi contoh beberapa kebijakan yang dianggap belum berkeadilan. Salah satunya soal penerimaan peserta didik baru (PPDB) Jakarta.
"Contohnya sistem PPDB Tahun 2020, ini kami rasakan tidak memberikan keadilan kepada ribuan anak didik yang akhirnya harus bersekolah di swasta akibat juknis PPDB yang mengutamakan usia dalam penerimaan nya," katanya.
Selain itu, ada pula kebijakan ganjil genap saat PSBB masa transisi. Golkar mengkritik kebijakan ganjil genap karena dianggap salah.
"Pemberlakuan ganjil genap di masa PSBB transisi ini juga salah satu yang menyulitkan masyarakat, bahkan ada rencana perluasan wilayah ganjil genap, kami berharap ini tidak diberlakukan," ucap Judistira.
Sebelumnya, Anies meminta kepada siapa saja untuk menunjukkan bukti jika ada kebijakan yang intoleran. Anies mengaku baru kali ini dirinya menyatakan hal tersebut.
"Setelah 2 tahun saya di Jakarta, baru saya tawarkan pertanyaan balik, tolong ditunjukkan selama 2 tahun ini kebijakan mana yang intoleran, tolong ditunjukkan, kebijakan mana yang diskriminatif, tolong ditunjukkan fakta mana yang bisa membenarkan imajinasi bahwa gubernur dan pemerintahan adalah gubernur pemerintahan intoleran," ujar Anies dalam acara Memoar Pilkada DKI 2017 yang disiarkan di Channel YouTube Mardani Ali Sera seperti dilihat detikcom, Senin (10/8).
Tonton video 'Anies Pertanyakan Soal Framing Kebijakan yang Intoleran di Jakarta':
