Kontras: Penegakan HAM Indonesia Masih Suram

Jakarta - Kontras menilai penegakan HAM tahun 2005 yang dilakukan pemerintah masih suram. Isu-isu HAM tidak lebih sebagai gincu politik yang dilakukan pemerintah."Penegakan HAM tahun 2005 lebih suram ketimbang terangnya. Teranya pun hanya sekedar politik gincu SBY yang selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang enak didengar untuk penegakan HAM. Tetapi konkritnya tidak ada. Pencapaiannya pun tidak ada," kata Koordinator Kontras Usman Hamid di Kantor Kontras, Jalan Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2006).Pernyataan ini disampaikan Usman dalam refleksi akhir tahun Kontras dan proyeksi 2006 tentang penegakan HAM di Indonesia. Selain Usman, hadir juga dalam acara tersebut kepala Litbang Kontras Edwin Partogi dan Kepala bidang Oprasional Kontras Indriya Firnida.Usman menabahkan selama tahun 2005 negara sama sekali tidak berani menegakan HAM. Pemerintah justru hanya berani pada kasus kasus korupsi. "Tetapi itu pun hanya tergantung pada kinerja KPK," ujarnya.Kontras juga menyayangkan peraturan-peraturan HAM yang ada selama initidak ada implementasinya. Indonesia telah memiliki banyak payung hukumuntuk melindungi HAM mulai dari UU HAM, UU Pengadilan HAM, amandemenkonstitusi terkait HAM, PP tentang HAM dan dirativikasinya konvenamtentang HAM."Nah itu semua tidak berguna, padahal yang paling penting itu adalhimpelentasi hukum-hukum HAM, yung penting korban dapat keadilan, danpelakunya diukum. Tapi apa yang terjadi di tahun 2005 pelakunya justrubebas semua seperti kasus Tanjung Priok, Tim-Tim, dan Abepura," papar Usman.Menurut Usman, negara tidak berani untuk bertarung dengan kekuatan lamaatau justru, lanjutnya, negara justru merupakan kekuatan lama itu sendiri.Menurut catatan Kontras, jelas Usman, dalam tahun 2005 kekerasan yang dilakukan negara masih tumbuh subur terutama ketika negara melawan rakyatnya dalam kasus sengketa tanah baik yang melibatkan para petani dan nelayan begitu juga di sektor-sektor ekonomi lainnya.Dalam catatan Kontras pada tahun 2005 reformasi TNI, Polri dan BIN menunjukan kemunduran. Padahal ketiga apartur negara ini kinerjanya menunjukan sebuah kegagalan. Tetapi justru mendapatkan kewenangn dan legitimasi yang lebih besar.Sedangkan untuk proyeksi Kontras untuk tahun 2006 watak negara tidak akan pernah berubah. Termasuk dalam hal penegakan HAM. Penegakan HAM masih mendapatkan tantangan yang lebih besar.Tetapi justru, harapan penegakan HAM terlihat tumbuh dikalangan masayarakat. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya perlawanan-perlawanan terhadapkesewenang-wenangan negara. (ary/)