TNI Jamin Humanis Saat Disiplinkan Pelanggar Protokol COVID-19

Elza Astari Retaduari - detikNews
Senin, 10 Agu 2020 12:38 WIB
Hermawan Mappiwali-detikcom/ Prajurit TNI di Kodam Hasanuddin Sulsel
Foto: Ilustrasi Prajurit TNI. (Hermawan Mappiwali-detikcom).
Jakarta -

Inpres yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal mendisiplinkan warga di masa pandemi virus corona (COVID-19) dengan melibatkan TNI mendapat kritikan karena dinilai represif. TNI memastikan para prajuritnya mengedepankan cara humanis saat berpatroli mendisiplinkan masyarakat.

Perintah agar TNI dan Polri terjun berpatroli saat masa pandemi ini tercantum dalam Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019. TNI/Polri bisa menerapkan sanksi bagi pelanggar protokol COVID-19.

"Setelah dikeluarkannya Inpres No. 6 Tahun 2020, Mabes TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja satuan jajaran TNI dalam pelaksanaan tugas pendisiplinan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang dilaksanakan sejak awal Mei 2020 (sejak pemberlakuan new normal)," ungkap Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Sisriadi kepada detikcom, Senin (10/8/2020).

Menurut Sisriadi, evaluasi dilakukan secara daring dipimpin langsung oleh Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Selain itu juga Kepala Staf dari tiga matra angkatan, para Pangkogabwilhan, para Pangkotama Operasional TNI dan para pejabat utama Mabes TNI.

"Berdasarkan laporan para Pangdam (sebagai pimpinan pelaksana kegiatan di daerah), pendisiplinan masyarakat menunjukkan hasil positif di banyak daerah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena adanya sinergi para pemangku kepentingan di daerah," sebut Sisriadi.

"Penggunaan pendekatan edukasi dan komunikasi yang humanis oleh para prajurit TNI bersama aparat Polri juga menjadi faktor penting yang menunjang keberhasilan tugas pendisiplinan di beberapa daerah," tambah dia.

Sisriadi menyebut, prajurit TNI melakukan patroli di tempat-tempat umum. Personel TNI juga mengedepankan cara yang santun ketika melakukan penindakan kepada para pelanggar protokol COVID-19.

"Dalam melaksanakan tugas pendisiplinan masyarakat, para prajurit melakukan patroli di tempat-tempat umum, dengan dibekali masker untuk diberikan kepada masyarakat yang ditemui tidak memakai masker. Para prajurit juga memberikan pengertian secara santun kepada para pelanggar," kata Sisriadi.

Sebelum adanya Inpres yang dikeluarkan Presiden Jokowi, pendisiplinan oleh TNI di daerah tidak berjalan efisien. Ini lantaran tak ada dasar hukum untuk penindakan sebelum Inpres itu dikeluarkan.

"Namun demikian, para Pangdam juga menyampaikan bahwa pendisiplinan masyarakat di beberapa daerah terkendala oleh tidak adanya sangsi hukum terhadap pelanggaran yang berulang-ulang terhadap protokol kesehatan," ucap dia.

Mayjen Sisriadi (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom)Mayjen Sisriadi (Rolando Fransiscus Sihombing/detikcom).

"Dengan adanya Inpres no. 6 Tahun 2020, yang salah satunya menginstruksikan kepada pimpinan daerah untuk membuat peraturan daerah yang memberikan sangsi kepada pelanggar, diharapkan tugas TNI untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan akan lebih efektif," imbuh Sisriadi.

Kepada jajarannya, Panglima TNI Marsekal Hadi juga sudah memerintahkan agar pendisiplinan dilakukan dengan cara terpuji. Selain itu, kata Sisriadi, jajaran TNI selalu bersinergi dengan semua pihak terkait dalam pendisiplinan kepada warga.

"Panglima menegaskan bahwa pendekatan komunikasi dan edukasi humanis tetap akan digunakan dalam pelaksanaan Inpres no. 6 Tahun 2020. Dalam pelaksanaannya, TNI akan terus bersinergi dengan Polri serta pemangku kepentingan lainnya di daerah," urainya.

Sebelumnya diberitakan, LBH Jakarta memberi kritikan atas instruksi Presiden Jokowi agar TNI dan Polri terjun berpatroli mendisiplinkan warga di masa pandemi virus Corona. Dalam Inpres yang dikeluarkan Jokowi, tercantum perintah untuk Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis.

LBH Jakarta menyinggung pelibatan TNI yang menurutnya sebagai alat pertahanan negara tidak cocok untuk urusan kesehatan ini. LBH Jakarta menekankan seharusnya pendekatan saintifik lebih dikedepankan Jokowi.

"'Pendekatan represif' ini juga terlihat dari pelibatan TNI dalam penanganan pandemi. TNI yang notabenenya adalah alat pertahanan negara dan disiapkan untuk berperang, dilibatkan untuk menangani pandemi yang notabenenya adalah wilayah profesional ahli-praktisi kesehatan masyarakat," tulis keterangan LBH Jakarta dalam siaran pers, Senin (10/8).

"Pelibatan TNI dan pengerahan aparat keamanan Kepolisian dalam penanganan pandemi COVID-19 ini menunjukkan inkonsistensi dan inkompetensi pemerintah dalam menangani pandemi. Alih-alih menggunakan pendekatan represif-keamanan, penanganan wabah pandemi COVID-19 semestinya berbasis rekomendasi saintifik yang melibatkan ahli dan praktisi ilmu kesehatan masyarakat," lanjutnya.

Untuk itu LBH Jakarta memberikan desakan agar Jokowi melakukan sejumlah evaluasi. LBH Jakarta meminta pelibatan TNI-Polri dalam kebijakan penanganan wabah pandemi COVID-19 dibatalkan karena dianggap bersifat represif.

(elz/imk)