RI Diwanti-wanti Soal Agenda Tersembunyi Menlu AS

Jakarta - Indonesia diminta hati-hati atas agenda tersembunyi yang dibawa oleh Menlu AS Condoleezza Rice. Sebab Indonesia akan diminta menandatangani perjanjian bilateral non-surrender agreement (NSA).Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus YLBHI Munarman di kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2006).Seperti diberitakan, pekan depan Condoleezza Rice akan berkunjung ke Indonesia. Secara resmi memang ada 4 agenda yang akan dibawa olehnya, yaitu soal pembangunan demokratisasi di Indonesia, rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh, wabah flu burung, serta counter terorism."Tapi ada agenda yang disembunyikan, yakni soal NSA ini. Ini semata-mata akan menguntungkan pihak AS saja," jelas Munarman.Sejauh ini AS sudah membuat perjanjian NSA atau perjanjian dua negara yang tidak akan melakukan ekstradisi terhadap warga negaranya yang melakukan pelanggaran HAM. AS sudah membuat perjanjian NSA dengan 90 negara lain dari Afrika dan Amerika Selatan.Dalam perjanjian ini akan mengecualikan masing-masing warga negara dari negara yang melakukan penandatanganan untuk tidak dibawa ke yuridiksi Internasional Criminal Court (ICC).Agresivitas AS ini yang membuat NSA dan menolak ratifikasi ICC ditafsirkan sebagai upaya melanggar unilateralisme. Bahkan Uni Eropa mengancam keras tindakan AS tersebut karena bisa melemahkan keberadaan ICC.Untuk itu YLBHI mendesak pemerintah Indonesia untuk menolaknya, karena secara nasional tidak akan menguntungkan Indonesia dan tidak melindungi warga negara Indonesia dari yuridiksi pengadilan di AS.Selain itu perjanjian ini juga melanggar prinsip universal yuridiksi terhadap kasus pelanggaran HAM, dan Indonesia tidak bebas dari tuntutan negara lainnya yang telah menandatangani ICC.Kesan buruk lainnya, Indonesia akan dicap melanggengkan impunitas dan bertentangan dengan komitmen pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Statuta Roma yang akan diteken 2008.Munarman menegaskan, kemungkinan Indonesia menandatangani NSA itu karena AS mengiming-imingi dibukanya pelatihan bagi militer Indonesia, pencabutan embargo sejata, atau bantuan untuk mengatasi aksi terorisme. (san/)