Pembentukan Koopkam di Sulteng Tak Selesaikan Masalah

Jakarta - Pembentukan organisasi khusus yang mirip Komando Operasi Keamanan (Koopkam) dianggap tidak akan menyelesaikan masalah keamanan di Poso dan Palu. Bahkan lembaga itu dianggap tidak efektif memulihkan keadaan.Seperti diketahui, Deputi IV Menteri Polhukam Demak Lubis mengatakan akan membentuk Koopkam Sulawesi Tengah. Lembaga ini bertugas menangani masalah terorisme di Poso dan Palu.Organisasi ini nantinya akan membawahi satgas pengamanan Poso dan satgas Palu. Organisasi akan diketuai Kepada Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Paulus Purwoko dan Wakilnya Kepala Staf Divisi II Kostrad Brigjen TNI AY Nasution."Pembentukan Koopkam dalam beberapa tahun belakangan jelas tidak berhasil untuk menyelesaikan masalah seperti di Maluku, Aceh, Poso, dan Papua," jelas Koordinator Kontras Usman Hamid kepada wartawan di kantornya, Jalan Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (4/1/2005).Menurut Usman, pembentukan komando operasi keamanan justru merupakan bukti pemerintah tidak memiliki visi yang jelas dan solusi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan di Poso dan Palu.Bahkan pemerintah dianggap tidak berani mengoreksi kinerja aparat keamanan dan intelijen, serta penegak hukum. Contohnya pemerintah tidak berani mengoreksi Badan Intelijen Negara (BIN) yang telah gagal melakukan deteksi dini atas peristiwa teror di Indonesia. Polisi juga gagal dalam menegakkan hukum. "Sudah 7 tahun persoalan Poso tidak pernah ada yang terungkap. Sebenarnya persoalannya adalah di tubuh aparat keamanan dan penegak hukum sendiri dan tidak adanya keberanian untuk penegakan hukum terhadap orang yang memiliki kekuatan secara politik," ujar Usman.Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua Dewan Pengurus YLBHI Munarman di tempat yang berbeda. Menurut Munarman, temuan di lapangan justru menunjukkan instabilitas keamanan di Sulteng dilakukan oleh aktor lokal. Selain itu juga menunjukkan adanya pasukan siluman yang merupakan pasukan resmi tapi di luar struktur komando. Untuk itu pembentukan komando operasi keamanan tidak akan menyelesaikan masalah karena justru aparat keamanan jadi bagian dari masalah itu sendiri."Efektivitas Koopkam tidak akan memulihkan situasi. Jadi pembentukan itu tidak perlu," ujar Munarman.Dikatakan Munarman, pemerintah seharusnya mendengarkan aspirasi elemen masyarakat di daerah tentang perlunya dibentuk tim gabungan pencari fakta kasus Poso dan Palu. Bahkan DPR seharusnya mendorong pemerintah untuk membentuk tim gabungan tersebut karena DPR tidak pernah membentuk Panitia Khusus (Pasus) Poso. (san/)