Anies Minta Setop Beli, Toa Banjir Sempat Dianggarkan Rp 4 M di Awal 2020

Tim detikcom - detikNews
Jumat, 07 Agu 2020 21:22 WIB
Disaster Warning System (DWS) yang dipakai BPBD DKI untuk sebar peringatan dini banjir ke warga (dok. BPBD DKI Jakarta)
Disaster warning system (DWS) yang dipakai BPBD DKI untuk menyebar peringatan dini banjir kepada warga. (Foto: dok. BPBD DKI Jakarta)
Jakarta -

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta pengadaan Toa untuk peringatan dini banjir tidak dilanjutkan lagi karena sudah tidak relevan. Lalu, apa kabar anggaran Rp 4 miliar untuk 6 disaster warning system (DWS) pada awal 2020?

Seperti diketahui, pada awal 2020, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menganggarkan Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS. Kala itu, BPBD menyebut DWS bukan seperti pengeras suara atau Toa yang umum ditemukan. Enam DWS itu untuk menambah sejumlah 'bukan Toa biasa' yang sudah ada di sejumlah kelurahan di Jakarta.

Kala itu, rincian anggaran pengadaan DWS ditampilkan dalam Penyempurnaan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RAPBD 2020, yang diunggah di apbd.jakarta.go.id. Berikut adalah rincian biaya pengadaan 6 DWS senilai Rp 4,073 miliar:

- 6 set stasiun ekspansi peringatan dini bencana transmisi Vhf Radio, Rp 3,122 miliar.
- 6 set pole (menara) DWS, Rp 353,096 juta.
- 6 set modifikasi software untuk Telementry dan Warning Console, Rp 416,215 juta.
- 6 set coaxial arrester, Rp 14,124 juta
- 6 set 30W horn speaker buatan lokal, Rp 7,062 juta.
- 6 set storage battery 20AH, 24V, Rp 70,618 juta.
- 6 set 3 element yagi antenna, Rp 90,392 juta.

Ternyata, rencana pembelian itu sudah dibatalkan dan anggarannya dialihkan. Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) DKI Jakarta Sabdo Kurnianto mengatakan anggaran Rp 4,073 miliar untuk menambah 6 DWS atau Toa kini sudah dibatalkan. Hal itu karena terjadi terjadi refocusing anggaran untuk dialihkan dalam penanganan COVID-19.

"Nggak, nggak ada (pembelian Toa). Kan refocusing," ujar Sabdo saat dihubungi, Jumat (7/8/2020).

Sabdo mengatakan penganggaran pembelian Toa pada Januari 2020 itu telah dibatalkan. Semuanya dialihkan untuk penanganan virus Corona.

"Nggak ada pembelian memang, refocusing semua," katanya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan tidak melanjutkan pengadaan Toa sebagai alat peringatan dini banjir. Anies menyebut penggunaan Toa bukan merupakan sistem untuk penanganan banjir di Jakarta.

"Ini bukan early warning system, ini Toa, ini Toa, this is not a system," ujar Anies dalam video yang disiarkan channel YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (7/8).

Anies mengatakan sistem itu seharusnya berisi informasi yang jelas seputar peringatan dini banjir. Anies meminta kepada jajarannya, sistem penanganan banjir di Jakarta harus sudah jadi dalam waktu 2 minggu ini.

"Sistem itu kira-kira begini, kejadian air di Katulampa sekian, keluarlah operasionalnya dari Dishub, kesehatan, MRT, Satpol, seluruhnya itu tahu wilayah mana yang punya risiko. Jadi, sebelum kejadian, kita sudah siap," katanya.

"Diskominfotik punya data record-nya, Katulampa tingginya sekian, temponya sekian, Manggarai sekian. Lalu wilayah mana yang kena banjir, itu sudah langsung jadi algoritma. Algoritma itu sudah bisa dipakai memprediksi dan mempersiapkan. Jadi yang terkait pengendalian dampak banjir ini kita keroyokan, ini harus jadi dalam waktu kurang dari 2 minggu," sambungnya.

(imk/imk)