Menkes Minta BPOM Ditarik ke Depkes Lagi Gara-gara Formalin

Jakarta - Kecaman untuk Badan Pengawasan Obat dan Makanan (POM) belum berakhir. Kali ini giliran Menkes Siti Fadilah Supari yang kesal dengan ulah Badan POM. Menkes marah berat karena kasus makanan berformalin baru mem-blow up-nya sekarang."Padahal kalau dilihat dari laporan kerja Badan POM, sudah sejak tahun 2003 formalin ini ditemukan. Tapi kenapa baru sekarang diblow up?" cetus Menkes dalam jumpa pers di Gedung Depkes, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu (4/1/2006).Kalau begini, imbuh Menkes, berarti Badan POM sengaja membiarkan masyarakat mengkonsumsi formalin selama beberapa tahun.Selain itu, Siti juga menilai Badan POM tidak bekerja dengan baik. Padahal, jika Badan POM melakukan fungsi, tugas dan kewenangannya dengan baik, masalah seperti ini tidak perlu terjadi.Dengan ditetapkannya PP Pangan Nomor 28/2004 yang menyatakan Badan POM bertugas mengawasi dan mengatur mutu gizi pangan berarti Depkes kehilangan kewenangan untuk mengetahui apakah masyarakat mengkonsumsi bahan yang berbahaya atau tidak."Harusnya ada koordinasi antara Badan POM dengan Depkes. Harus ada laporan yang jelas mengenai temuan-temuan berbahaya. Tapi hingga saat ini yang seperti itu tidak dilaporkan. Padahal itu kan membahayakan masyarakat," katanya.Berdasarkan itu, Menkes akan menindaklanjuti dengan melaporkan Badan POM kepada presiden. Namun, ia akan mengkaji ulang secara lengkap dahulu baru melaporkan kasus itu secara formal.Dikembalikan ke DepkesDalam kesempatan itu, Menkes juga menyatakan keinginannya agar Badan POM kembali berada di bawah Depkes. "Ini bukan hanya keinginan, tapi harusnya badan seperti ini ada di bawah Depkes agar penanganan kasus semacam ini dapat terkoordinir dengan baik," katanya.Kalau hal itu sulit dilakukan, ujar dia, paling tidak wewenang Badan POM diproporsionalkan sebagai lembaga pengawas makanan yang tidak memberikan regulasi atau izin sekaligus. (umi/)