Ekonomi RI Minus, Demokrat Sindir Pemerintah soal UU Corona

Mochamad Zhacky - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 18:07 WIB
Wasekjen Demokrat, Irwan.
Wasekjen Demokrat Irwan (Foto: dok. Istimewa)
Jakarta -

Partai Demokrat (PD) kecewa karena angka pertumbuhan ekonomi RI minus 5,32 persen pada kuartal II-2020. Menurut PD, pemerintah seharusnya bisa menjaga angka pertumbuhan ekonomi agar tetap positif karena telah diberi ruang mengelola keuangan sebagaimana diatur dalam UU Corona.

"Ini kan perkembangan COVID-19 terus meninggi. Tapi, di sisi lain, pertumbuhan ekonomi juga melenceng dari target pemerintah. Apa lagi alasan pemerintah untuk berkelit dari hal ini?" kata Wasekjen PD Irwan kepada wartawan, Kamis (6/8/2020).

"Padahal (pemerintah) sudah diberi kewenangan perppu yang menjadi UU untuk mengelola keuangan negara selonggar-longgarnya tanpa potensi pidana, kebijakan kenaikan harga listrik, BPJS, juga penarikan pajak yang tinggi," imbuhnya.

Seperti diketahui, Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19 telah disahkan oleh DPR UU. Dalam UU tersebut, diatur bahwa beberapa pasal dalam UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU KUP, UU BI, UU LPS, UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, UU Kesehatan, UU Desa, UU Pemda, UU MD3, UU PPKSK, UU APBN Tahun Anggaran 2020, dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan pandemi Corona di Indonesia.

Irwan meminta pemerintah secara terang benderang menjelaskan kondisi perekonomian RI. Anggota DPR RI itu juga meminta pemerintah tidak menyalahkan masyarakat. Ia juga menyinggung soal Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 yang baru saja dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Rakyat sudah cukup menderita dengan kenaikan harga listrik, BPJS, biaya pendidikan dan kesehatan, termasuk pajak. Jangan lagi rakyat yang disalah-salahkan terkait penggunaan masker, social distancing dan lain-lain. Apalagi mau disanksi. Tentu itu makin memberatkan hidup mereka," jelas Irwan.

Anggota Komisi V DPR itu menegaskan pemerintah harus fokus menghentikan penyebaran Corona. Irwan meyakini, jika penyebaran Corona bisa dihentikan atau paling tidak ditekan, perekonomian RI akan membaik.

"Pemerintah harus fokus hentikan penyebab utama semua dampak ekonomi, sosial, dan lain-lainnya. Artinya, COVID-19 ini harus diturunkan perkembangannya. Dengan demikian, dampaknya pun berkurang," sebutnya.

"Kemudian secara simultan mendorong percepatan realisasi penyelamatan ekonomi dan sosial dengan pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabilitas," sambung Irwan.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang minus 5,32 persen paling rendah sejak krisis 1999. Menurut Kepala BPS Suhariyanto, pada kuartal I-1999 realisasi ekonomi Indonesia terkontraksi atau minus 6,13 persen.

"Triwulan II-2020 ini alami kontraksi -5,32 persen, pertanyaan sama sejak kapan, kalau kita melacak lagi pertumbuhan ekonomi secara triwulanan ini terendah sejak triwulan I-1999, pada waktu itu alami kontraksi -6,13 persen," kata Suhariyanto dalam video conference, Rabu (5/8).

(zak/elz)