Round-Up

Sorotan KPK untuk Sponsor No-Free-Lunch Jelang Pilkada

Tim detikcom - detikNews
Kamis, 06 Agu 2020 05:00 WIB
Pahala Nainggolan
Deputi Pnecegahan KPK Pahala Nainggolan (Foto: Ari Saputra)
Jakarta -

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada sponsor yang menjadi sumber pendanaan bagi para calon kepala daerah yang berlaga di Pilkada. Layaknya istilah 'tidak ada makan siang gratis' atau 'no free lunch', sponsor ini yang kemudian mensyaratkan timbal balik jika jagoannya menang.

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan hasil survei internal pada pelaksanaan pilkada pada 2015, 2017, dan 2018, yang dilakukan dengan metode wawancara dan kuesioner. Hasil survei itu menunjukkan sumber pendanaan calon kepala daerah pilkada dalam tiga kali penyelenggaraan lebih dari 70 persennya didukung sponsor.

"Kalau kita bicara netralitas ASN yang kita dapati di survei 2015, 2017, dan 2018, itu tiga kali Pilkada kita beruntung karena 466 calon yang kalah, kalau kalah kan biasanya lebih enak diajak ngobrol, yang kalah itu lantas kita interview. Ada kuesioner dan interview. Waktu itu ada 540 pilkada di tiga kali itu," kata Pahala dalam Kampanye Virtual Gerakan Nasional Netralitas ASN , yang disiarkan di YouTube KASN RI, Rabu (8/5/2020).

Dukungan sponsor itu tentu saja tidak gratis. sponsor tersebut juga mensyaratkan timbal balik yang setelah terpilih kepala daerah tersebut harus memenuhi janjinya, salah satunya dengan memberikan akses kemudahan terhadap kolega yang menjabat di pemerintahan atau BUMD.

"Lantas kita tanya kira-kira dari mana pendanaannya? Di tiga kali pilkada di atas 70 persen itu semua didukung sponsor. Bahkan, dari tahun ke tahun meningkat 2015 70 persen didanai sponsor, 2017 82 persen, dan 2018 82 persen. Secara empiris ini meyakinkan angkanya. Kita yakin lah yang pertama ini calon maju umumnya didukung pendanaannya oleh sponsor," ujarnya.

"Yang saya sebut agak mengejutkan, ya, sponsor ini tentunya nggak ada makan siang gratis, dan kalau kita tanya sponsor ini, kalau Anda menang kira-kira janjinya ke sponsor dipenuhi nggak? 83 persen itu terakhir bilang dipenuhi. Jadi, kira-kira sudah pasti apa yang dijanjikan ke sponsor akan dipenuhi oleh calon. Jadi, sekali lagi konstruksinya mereka punya sponsor, dan sponsor punya janji, kalau janji terpilih akan dipenuhi," lanjut Pahala.

Lantas, bagaimana dengan netralitas ASN di Pilkada?

Selanjutnya
Halaman
1 2