Jaksa Agung Lantik Sesjampidum dan 5 Kajati, Ada Nama Eks Deputi KPK

Yulida Medistiara - detikNews
Rabu, 05 Agu 2020 12:39 WIB
Jaksa Agung melantik Sesjampidum dan 5 Kajati
Jaksa Agung Melantik Sesjampidum dan 5 Kajati (Foto: dok, Kejagung)
Jakarta -

Jaksa Agung ST Burhanuddin melantik sejumlah pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung). Pejabat yang dilantik termasuk 5 orang kepala kejaksaan tinggi atau kajati.

Pelantikan itu dilaksanakan di Aula Baharuddin Lopa, Kejagung, Rabu (5/8/2020). Berikut para pejabat yang dilantik:

- Aditia Warman dilantik sebagai Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Sesjampidum)
- Ranu Miharja dilantik sebagai Inspektur I pada Jaksa Agung Muda Pengawasan
- Darmawel Aswar dilantik sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya
- Didik Istiyanta dilantik sebagai Direktur Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan
- Yudi Handono dilantik sebagai Direktur Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara dan Tindak Pidana Umum Lainnya
- Judhy Sutoto dilantik sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional.
- I Made Suarnarwan dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung
- Heffinur dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
- Jonny Manurung dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat
- Johanis Tanak dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi
- Rorogo Zega dilantik sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku.

Dari deretan nama itu ada Ranu yang lama bergelut di KPK. Dia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dan Plt Deputi Penindakan KPK dan Direktur Penuntutan KPK.

Sementara itu dalam sambutannya, Burhanuddin meminta semua pegawai kejaksaan menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Dia juga meminta jajarannya menunda proses hukum terhadap calon pasangan kepala daerah.

"Laksanakan Instruksi Jaksa Agung Nomor 11 tahun 2020 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan RI dalam Mendukung dan Menyukseskan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020, dengan penuh komitmen, serta menjaga iklim yang kondusif dengan menunda proses hukum, dari penyelidikan sampai dengan eksekusi, terhadap calon pasangan di setiap tahapan proses Pilkada," ujar Burhanuddin.

"Hindari kriminalisasi atau mencari-cari kesalahan para pembuat kebijakan. Penanganan perkara tindak pidana korupsi harus cermat, teliti, dan menggunakan hati nurani," sambungnya.

(yld/dhn)