.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melontarkan kritik tajam ke kementerian hingga lembaga karena masih terjebak pekerjaan harian sehingga tidak tahu prioritas. Sejumlah politisi angkat bicara tentang sentilan Jokowi itu.
Kritik pedas itu disampaikan Jokowi saat membuka 'Rapat Terbatas Penanganan covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' yang disiarkan Sekretariat Presiden, pada Senin 3 Agustus 2020. Menurut Jokowi, kementerian dan lembaga di Indonesia belum bisa menentukan prioritas dalam penanganan COVID-19.
"Kementerian-kementerian, lembaga-lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum... ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," kata Jokowi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi mengatakan kementerian dan lembaga di Indonesia belum bisa menentukan prioritas dalam penanganan COVID-19. Karena itu, dia meminta agar pekerjaan kementerian dan lembaga didetailkan.
"Nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu, saya minta ini pak ketua urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri terkait sehingga manajemen krisis kelihatan," ucapnya.
"Lincah, cepat, trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," lanjutnya.
Atas pernyataan Jokowi, beberapa politisi ikut memberikan komentar. Berikut Sorotan Parpol Saat Jokowi Kritik Kementerian-Lembaga Tidak Tahu Prioritas:
PKS: Sayang Kalau Diumbar Emosinya
Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menilai ada hal tidak wajar dalam pernyataan Jokowi yang berkali-kali menyoroti kinerja kementerian hingga lembaga.
Menurut Mardani, kementerian-lembaga tersebut menunjukkan ketidakmampuan mengendalikan Corona di Tanah Air.
"Marah sekali wajar, marah berkali-kali tidak wajar dan menunjukkan ketidakmampuan. Ini pesan buruk bagi publik," kata Mardani kepada wartawan, Senin (3/8/2020).
Mardani pun menyarankan sebaiknya Jokowi tak reaktif dengan mengumbar kekesalan atas kinerja menteri dan pimpinan lembaga yang tak maksimal. Mardani mendorong Jokowi agar melakukan aksi konkret.
"Pak presiden punya otoriras penuh. Sayang kalau diumbar emosinya, mesti dieman-eman karena banyak pekerjaan besar menanti Pak Presiden. Reshuffle hak prerogatif kok, kecuali Pak Presiden takut. Jadi bukannya ambil aksi, malah reaktif," ujar Mardani.
NasDem: Jokowi Harus Lebih Garang
Partai NasDem berbeda pandangan dengan PKS yang mengkritik sikap Jokowi yang kembali memarahi para menterinya. Sebab, menurut NasDem, Jokowi justru harus lebih garang dalam memimpin penanganan COVID-19 di Tanah Air.
"Jokowi tentunya sadar betul bahwa menghadapi situasi pandemi ini orang harus mempunyai cara pandang yang berbeda dengan keadaan normal, dan tentunya Pak Jokowi tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan, mengingatkan, memarahi pembantunya," kata Waketum NasDem Ahmad Ali kepada wartawan Selasa (4/8/2020).
Menurut Ali, kemarahan Jokowi perlu ditunjukkan agar para menteri bekerja lebih keras. Selain itu, masyarakat juga bisa memberikan penilaian.
"Kenapa (kemarahan) harus disampaikan? Ini supaya masyarakat ikut memberikan pengawasan, ikut mendorong terhadap menteri ini, para pembantu ini," ujarnya.
Ali menilai Jokowi bukan mengumbar kemarahan.
"Jadi, Pak Jokowi dalam suasana tidak normal ini tidak bisa bekerja senyap. Dia harus bekerja terbuka. Dia harus memimpin dalam situasi lebih garang lagi," kata dia.
PAN: Jokowi Harus Lebih Tegas
PAN menilai kementerian-lembaga dalam menangani pandemi COVID-19 di Indonesia masih jalan di tempat.
"Saya melihat bahwa Presiden Jokowi merasakan ada yang belum berjalan secara maksimal dalam penanganan COVID-19 di Indonesia. Kelihatannya banyak arahan, instruksi, dan juga target yang ditetapkan belum tercapai, itu terlihat nyata dari ekspresi kemarahan Presiden Jokowi kepada para menterinya," kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (3/8/2020).
Saleh menyebut kemarahan Jokowi tersebut wajar karena khawatir atas angka kasus positif Corona di Tanah Air yang terus meningkat. Sedangkan di negara lain, kata dia, pandemi itu sudah mulai mereda.
"Wajar Presiden marah, bagaimana nggak khawatir? Negara-negara lain sudah mulai reda, di kita trennya masih terus naik. Ini bagian dari ekspresi rasa tanggung jawab Presiden," ucap Saleh.
Dia mengatakan, jika arahan, instruksi, dan target tidak sesuai harapan, sudah sepantasnya Jokowi melakukan evaluasi yang sifatnya komprehensif.
Saleh mengatakan evaluasi terhadap kinerja kementerian/lembaga harus dilakukan satu per satu.
Lebih jauh, Saleh menuturkan langkah tegas Jokowi mengevaluasi kinerja jajarannya untuk memutus rantai penularan COVID-19 akan didukung oleh masyarakat.
Menurutnya, dengan penyerapan anggaran masih 20 persen untuk menangani Corona, masih banyak kegiatan pemerintah yang belum dirasakan oleh masyarakat.
PPP: Menunjukkan Persoalan Serius di Kabinet
Wakil Ketua Umum PPP, Arwani Thomafi menilai seharusnya kementerian-lebih berkoordinasi lebih solid.
"Pernyataan presiden yang kembali marah terhadap kinerja menterinya setelah sebelumnya pada 18 Juni 2020 lalu membuka rekaman kemarahan Presiden kepada para menteri menunjukkan persoalan serius di tubuh kabinet," kata Arwani kepada wartawan, Senin (3/8/2020).
Dia mengatakan semenjak dibentuknya Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional seharusnya pemerintah sudah tancap gas menangani permasalahan pandemi di Tanah Air. Namun, menurut dia, tim khusus yang dibentuk justru tak berjalan efektif.
"Hampir setengah bulan kerja komite ini semestinya tancap gas untuk menerjemahkan Perpres 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. Semestinya koordinasi antar Kementerian/Lembaga jauh lebih solid dengan keberadaan komite ini," ujar Arwani.
Arwani menilai para pembantu Presiden itu tak bisa menerjemahkan kebijakan yang bercirikan senses of crisis di lapangan. "Ini persoalan serius karena bagaimana mungkin para pembantu presiden tidak memahami instruksi presiden yang clear dan terang tersebut," katanya.
