DPP PDIP memerintahkan DPC mengikuti seleksi koordinator kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Tahun 2020. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan salah satu syarat mengikuti seleksi adalah bukan anggota partai politik.
"Siapa pun boleh mendaftar. Tapi kan pada saat seleksi ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti bukan anggota parpol," kata Juliari saat dihubungi detikcom, Selasa (4/8/2020).
Juliari menegaskan anggota partai politik yang mengikuti seleksi dipastikan tidak akan lolos. Menurutnya, persyaratan itu sudah lama ada.
"Partai apa saja silakan mengirimkan anggotanya mendaftar. Tapi pada saat seleksi nanti kan kalau yang bersangkutan adalah anggota parpol, pasti tidak lolos. Persyaratan untuk menjadi SDM di PKH itu antara lain adalah bukan anggota partai," jelasnya.
Juliari Batubara diketahui juga menjabat Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Ia menegaskan tidak ada konflik kepentingan terkait instruksi tersebut dan tidak ingin menjawab lebih lanjut soal isi surat dari DPP PDIP.
"Saya nggak mau menanggapi surat yang dimaksud secara spesifik, karena surat itu nggak ditujukan ataupun ditembuskan kepada Kemensos," ujar Juliari.
"Tidak ada konflik kepentingan, karena Kemensos akan mengacu kepada aturan yang ada. Tidak ada perubahan di aturan," tegasnya.
Lebih lanjut Juliari menjelaskan aturan SDM PKH bukan anggota partai politik adalah untuk menghindari agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ia pun menegaskan jika dirinya tidak mengubah aturan yang sudah lama ada itu.
"Ya antara lain itu (agar tidak disalahgunakan). Dan aturan ini sudah berjalan tahunan, bukan baru saja. Dan saya tidak mengubahnya sedikit pun, titik-komanya saja saya tidak ubah," tuturnya.
