.webp)
DPP PDIP memerintahkan DPC mengikuti seleksi koordinator kabupaten/kota Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial Tahun 2020. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara menyatakan salah satu syarat mengikuti seleksi adalah bukan anggota partai politik.
"Siapa pun boleh mendaftar. Tapi kan pada saat seleksi ada persyaratan yang harus dipenuhi, seperti bukan anggota parpol," kata Juliari saat dihubungi detikcom, Selasa (4/8/2020).
Juliari menegaskan anggota partai politik yang mengikuti seleksi dipastikan tidak akan lolos. Menurutnya, persyaratan itu sudah lama ada.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Partai apa saja silakan mengirimkan anggotanya mendaftar. Tapi pada saat seleksi nanti kan kalau yang bersangkutan adalah anggota parpol, pasti tidak lolos. Persyaratan untuk menjadi SDM di PKH itu antara lain adalah bukan anggota partai," jelasnya.
Juliari Batubara diketahui juga menjabat Wakil Bendahara Umum DPP PDIP. Ia menegaskan tidak ada konflik kepentingan terkait instruksi tersebut dan tidak ingin menjawab lebih lanjut soal isi surat dari DPP PDIP.
"Saya nggak mau menanggapi surat yang dimaksud secara spesifik, karena surat itu nggak ditujukan ataupun ditembuskan kepada Kemensos," ujar Juliari.
"Tidak ada konflik kepentingan, karena Kemensos akan mengacu kepada aturan yang ada. Tidak ada perubahan di aturan," tegasnya.
Lebih lanjut Juliari menjelaskan aturan SDM PKH bukan anggota partai politik adalah untuk menghindari agar bantuan tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik. Ia pun menegaskan jika dirinya tidak mengubah aturan yang sudah lama ada itu.
"Ya antara lain itu (agar tidak disalahgunakan). Dan aturan ini sudah berjalan tahunan, bukan baru saja. Dan saya tidak mengubahnya sedikit pun, titik-komanya saja saya tidak ubah," tuturnya.
Sebelumnya diberitakan, DPP PDIP menerbitkan surat berisi instruksi untuk mengikuti seleksi koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial (Kemensos) di tingkat kabupaten/kota. Ketua DPP PDIP Nusyirwan Soejono menyebut surat tersebut hanya sebatas pemberitahuan.
Surat instruksi itu bernomor 1684/IN/DPP/VII/2020 tertanggal 15 Juli 2020. Surat tersebut ditandatangani oleh Nusyirwan selaku Ketua Bidang Industri, Ketenagakerjaan, dan Jaminan Sosial DPP PDIP.
"Sehubungan dengan rencana pelaksanaan rekrutmen dan seleksi koordinator kabupaten/kota PKH tahun 2020 secara offline yang dilaksanakan oleh Direktorat Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia, maka bersama ini DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC PDI Perjuangan (daftar terlampir) untuk mengikuti rekrutmen dan seleksi koordinator tersebut," demikian petikan isi surat tersebut, seperti dilihat detikcom, Selasa (4/8).
Nusyirwan menegaskan bahwa siapa pun bisa mengikuti seleksi koordinator PKH Kemensos. Namun, sebut dia, DPP PDIP tidak mewajibkan kadernya mengikuti seleksi.
"Tentunya bagi siapa pun yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi. Sebenarnya surat tersebut hanya normatif pemberitahuan, tidak ada kata wajib, karena belum tentu diketahui oleh semuanya," kata Nusyirwan.
