3 Aktivis Dijemput, Walhi Kaltim Teriak Pembungkaman Bermodus Tes Swab

Yovanda Izabella - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 16:23 WIB
Poster
Foto: Ilustrasi virus Corona. (Edi Wahyono-detikcom)

Tiko menjelaskan, kecurigaan adanya pembungkaman itu terkait dengan sejumlah kasus yang mereka advokasi. Dia menduga ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan modus tes swab yang berujung pada upaya kriminalisasi agar para aktivis tidak bergerak.

"Dari kami memang ada beberapa advokasi yang mungkin dianggap meresahkan. Misalnya, tanggal 4 lalu, ada putusan terkait tumpahan minyak Teluk Balikpapan, aksi menolak omnibus law RUU Cipta Kerja, dan ada juga kasus warga di Desa Lebak Cilong yang diintimidasi oleh perusahaan," ujar Tiko

Menurutnya, kecurigaan itu dikuatkan dengan perkataan petugas penjemput yang sempat menggeledah kantor Walhi dengan mengatakan aktivis Walhi gemar menyembunyikan orang. "Kami juga tidak tahu siapa yang mereka cari, tapi mereka sebut-sebut kami sembunyikan orang," katanya.

Karena kejadian itu, beberapa aktivis HAM mengusung kekuatan untuk menuntut keadilan dan mengeluarkan rilis tuntutan.

Koordinator Pokja 30 Samarinda, Buyung Marajo, mendesak Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Rumah Sakit Rujukan untuk COVID-19, Ikatan Perawat, Gubernur Kalimantan Timur dan Wali Kota Samarinda untuk segera melakukan investigasi atas dugaan penyalahgunaan wewenang oleh para pengurus negara mulai level terkecil RT, kecamatan, hingga level kota dan provinsi. Termasuk pada oknum-oknum yang terlibat dalam dinas kesehatan, BPBD serta Satgas COVID-19 abal-abal yang diduga dimanfaatkan oleh suatu operasi gelap.

Menurut Buyung, operasi ini menunjukkan kusutnya pengurusan negara atas penanggulangan wabah COVID-19. Mulai dari respons yang terlambat dan menganggap remeh COVID-19, penanganan data yang amburadul, hingga angka kasus positif yang sudah melampaui 100 ribu kasus.

Ditambahkannya, Indonesia juga mendapat nilai indeks 43,91 atau di bawah skor 50 yang setara dengan nilai D oleh Universitas Oxford. Peringkat ini adalah yang terendah di Asean dalam penanganan COVID-19.

"Kami meminta tanggung jawab Kapolda Kaltim dan Kapolres Samarinda untuk membuka kepada publik keterlibatan anggota dan satuan intelijen yang telah memanipulasi dan membuat operasi gelap menggunakan swab tes COVID-19 sebagai pintu dan alat operasi intelijen dalam memata-matai, mengkriminalisasi, melecehkan hak-hak warga negara, membungkam, merampas data pribadi dan kelompok para pejuang HAM dan lingkungan hidup," katanya.

Merespons hal itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Samarinda, Sugeng Chairuddin menampik tudingan ada pembungkaman dalam kejadian tersebut. "Jangan dibilang seperti itu. Bukan penjemputan paksa," kata Sugeng saat dimintai konfirmasi terpisah.

Halaman

(idh/tor)