Terima Aduan soal Mendikbud Nadiem, Komnas HAM Bakal Buka Penyelidikan

Matius Alfons - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 15:05 WIB
Choirul Anam
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam (Ari Saputra/detikcom)
Jakarta -

Komnas HAM telah menerima laporan aduan mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) terhadap Mendikbud Nadiem Makarim terkait dugaan pelanggaran HAM. Pihak Komnas HAM menyebut akan melakukan penyelidikan terkait dugaan laporan pelanggaran HAM tersebut.

"Kita akan melakukan pemantauan dan penyelidikan kasus ini. Mendalami informasi yang diberikan, termasuk jika diperlukan akan melakukan pemanggilan semua pihak untuk itu," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam saat dihubungi, Selasa (4/8/2020).

Anam mengingatkan Kemendikbud seharusnya mengikuti aturan tata kelola pendidikan yang diatur konstitusi. Dia menyebut terkait alokasi pembiayaan di tengah pandemi COVID ini harus maksimal.

"Kami juga mengingatkan kebijakan tata kelola pendidikan yang merupakan perintah konstitusi, dengan pembiayaan 20 persen kondisi COVID ini alokasi itu harus maksimal agar kasus-kasus seperti pengaduan mahasiswa Unnes tidak terjadi lagi," ucapnya.

Dia juga mengatakan tidak boleh ada upaya represi terhadap aksi damai terkait pembiayaan pendidikan. Dia juga meminta tak boleh ada sanksi yang diberikan oleh penyelenggara pendidikan kepada siswa yang bersuara terkait pembiayaan pendidikan di semua jenjang.

"Dan meminta protes soal pembiayaan pendidikan di semua jenjang tidak boleh direspon dengan sanksi oleh penyelenggara pendidikan di semua jenjang," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengadukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim ke Komnas HAM. Aduan terkait pembayaran kuliah secara penuh di masa pandemi COVID-19 atau virus Corona.

Pengaduan dilakukan pada 22 Juli 2020 dan diterima Bidang Penerimaan dan Pemilahan Pengaduan serta tercatat dalam nomor agenda B2801. Aduan merupakan tindak lanjut gerakan mahasiswa yang sebelumnya telah melakukan Permohonan Hak Uji Materi Permendikbud No 25 Tahun 2020 ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Redaksi detikcom telah berupaya menghubungi Mendikbud Nadiem Makarim terkait ini namun hingga kini belum mendapatkan jawaban dan respons.

(maa/fjp)