Emirsyah Ajukan Kasasi Atas Vonis 8 Tahun Bui, KPK Belum Tentukan Sikap

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 12:58 WIB
Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Emirsyah Satar kembali jalani pemeriksaan di gedung Merah Putih, Jakarta.
Foto: Emirsyah Satar. (Ari Saputra/detikcom).
Jakarta -

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia (Persero) Emirsyah Satar mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) setelah banding yang diajukan di Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta kandas. Menanggapi itu, KPK mengaku belum menentukan sikap.

"Saat ini KPK masih menunggu salinan resmi putusan lengkapnya dari PT DKI Jakarta. Setelah itu akan dipelajari seluruh pertimbangannya dan kemudian akan segera mengambil sikap apakah akan kasasi ataukah menerima putusan tersebut," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (4/8/2020).

Namun, Ali mempersilakan jika Emirsyah ingin mengajukan upaya hukum kasasi karena hal itu merupakan hak sebagai terdakwa. Ia mengatakan jaksa KPK tetap yakin bahwa Emirsyah terbukti melakukan suap dan pencucian uang terkait kasus pengadaan pesawat dan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia sebagaimana telah diputus majelis hakim.

"Terdakwa telah diputus bersalah oleh pengadilan baik Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jakarta. Jika sekarang terdakwa kasasi, tentu hal tersebut adalah haknya, namun KPK yakin pertimbangan hakim judex facti tingkat pertama dan banding tersebut telah sesuai fakta-fakta hukum di persidangan," ujar Ali.

Untuk diketahui, Emirsyah Satar divonis 8 tahun hukuman penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 3 bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Emirsyah dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi dengan menerima uang yang totalnya senilai Rp 46 miliar.

Kemudian putusan itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Vonis itu diketok pada Jumat (17/7) kemarin. Wakil Ketua PT Jakarta Andriani Nurdin menjadi ketua majelis di perkara itu. Adapun anggota majelis adalah I Nyoman Adi Juliasa, Achmad Yusak, Jeldi Ramadhan, dan Anthon R Saragih.

"Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 8 Mei 2020 Nomor 121/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut," demikian bunyi putusan PT Jakarta yang dikutip detikcom dari website-nya, Senin (20/7).

Atas putusan PT Jakarta itu, Emirsyah Satar mengajukan banding ke MA. Ada sejumlah alasan yang melatarbelakangi Emirsyah mengajukan kasasi ke MA. Salah satunya, Emirsyah merasa tidak mendapat keadilan dalam penanganan kasus yang menjeratnya itu.

"Ya pak ES memutuskan untuk kasasi. Karena dirasa kurang adil. Misal kasus ini dari kasus DPA (Deferred Prosecution Agreement) di Inggris, ada 8 negara yang disebut. Tapi hanya di Indonesia jadi perkara. Lebih jauh lagi. PLN juga ada dalam DPA Inggris itu tapi KPK tidak usut. Jadi sep unequal before the law, Ini pertanyaan juga," Kata pengacara Emirsyah Satar, Luhut Panggaribuan, Selasa (4/8).

"Bukan membela diri dengan menunjuk kesalahan orang lain. Lebih pada tidak ada perlakukan yang sama di depan hukum. Itulah sebabnya minggu lalu sudah menyatakan kasasi," imbuhnya.

Tonton video 'Soetikno Soedarjo Didakwa Suap Emirsyah Satar Rp 46 M':

[Gambas:Video 20detik]



(ibh/elz)