Terkait Pemilu, Kasus Harun Masiku Dinilai Lebih Bahaya dari Djoko Tjandra

Ibnu Hariyanto - detikNews
Selasa, 04 Agu 2020 06:55 WIB
Pakar hukum
Refly Harun/Foto: Muhammad Ridho
Jakarta -

Pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) yang menjerat Harun Masiku lebih berbahaya dari pada kasus cessie bank Bali, Djoko Tjandra. Sebab, menurut Refly, kasus Harun Masiku ini langsung menyangkut soal integritas penyelenggara Pemilu.

"Itu prespektif saya. Kita kan tidak lihat uangnya tidak sekadar soal uang tapi soal yang lebih strategis. Kalau Djoko Tjandra kan terkait kasus tindak pidana korupsi cessie bank Bali, saya tidak bilang kasus lain, tapi soal cessie, jumlahnya lebih besar dari Harun Masiku yang barang kali menyuap hanya Rp 600 juta ke Wahyu Setiawan tapi bukan itu, kan itu (kasus Harun Masiku) bergerak di wilayah Pemilu, nah wilayah Pemilu tentunya yang lebih utama," kata Refly Harun saat dihubungi, Senin (3/8/2020).

Ia menyebut meskipun nilai suap kasus Harun Masiku terbilang kecil, namun kasus itu berdampak langsung pada integritas penyelenggara Pemilu. Karena, kata Refly, untuk menyelanggarakan Pemilu pemerintah telah mengeluarkan dana triliunan.

"Kalau kita hitung apa yang sudah dikeluarkan negara untuk melakukan Pemilu yang sangat besar dengan biaya triliun gak sebanding dengan di Djoko Tjandra. Kalau dihitung materialnya, sudah spending triliunan tapi ternyata intergritas penyelenggara pemilunya begitu. Jadi dari sini, dari sisi materiil lebih bahaya kasus Harun Masiku, belum lagi keterlibatan orang-orang yang sudah biasa lakukan koordinasi dengan penyelenggara Pemilu baik di pusat atau daerah," ujarnya.

Selain itu, Refly menyebut kasus Harun Masiku ini akan membuat penilaian masyarakat terhadap penyelengara Pemilu semakin buruk. Menurutnya, masyarakat bisa saja berpikir jika selama ini Pemilu memang banyak kecurangan.

"Coba bayangkan nanti orang berikir jangan-jangan banyak masalah dengan pemilu kita, jangan-jangan banyak orang yang bermain kotor dalam pemilu yang tadinya dapat kursi bisa tidak adapat dan sebalikanya inikan kan integritas pemilunya gimana," sebutnya.

Karena itu, ia berharap KPK segera menangkap dan mengusut tuntas kasus suap Harun Masiku ini. Menurutnya, kasus Harun Masiku ini bisa menjadi jalan masuk untuk memperbaiki carut marut penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

"Yang begini-begini ini sudah masalah akut dalam Pemilu kita karena itu harus dah breaktruo.. Harun Masiku itu bisa jadi dia entri point untuk melihat carut marut Pemilu, Wahyu Setiawan bisa jadi entri point karena itu ketika Wahyu mengajukan JC untuk katanya membuka soal pemilu saya berharap itu bisa terjadi," tuturnya.

Untuk diketahui, Bareskrim Polri baru saja menangkap buronan kasus hak tagih (cessie) Bank Bali Djoko Tjandra di Malaysia. Djoko Tjandra ditangkap setelah menjadi buronan sejak 2009.

Sedangkan, Harun Masiku hingga kini masih menjadi borunan KPK. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka kasus suap PAW anggota DPR RI bersama mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Agustiani Tio Fridelina dan kader PDIP Saeful Bahri.

(fjp/fjp)