Pulihkan Ekonomi, Sumsel Hapus Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Inkana Putri - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 14:48 WIB
Gubernur Sumsel Herman Deru
Foto: Dok. Pemprov Sumsel
Jakarta -

Gubernur Sumsel Herman Deru mengeluarkan kebijakan penghapusan denda pajak kendaraan bermotor dan pembebasan BBNKB II mulai 1 Agustus 2020 guna meringankan beban warganya di masa pandemi.

Kebijakan ini diresmikan secara langsung oleh Herman dalam launching Program Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan Pembebasan BBNKB II yang digelar di kantor Samsat Palembang I pada Sabtu (1/8/2020).

"Ini salah satu upaya kita menyikapi Pemulihan Ekonomi Sumsel (PES) agar merangsang kembali roda perekonomian dan meningkatkan PAD. Juga sebagai upaya kita memberikan kemudahan dan membantu masyarakat di masa pandemi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (3/8/2020).

Program yang digelar sekaligus memperingati HUT Kemerdekaan RI ke-75 ini berlaku mulai 1-31 Agustus 2020. Herman mengatakan terkait perpanjangan akan tergantung respons warga dalam membayar pajak. Jika antusias masyarakat tinggi, penghapusan denda ini akan dilanjut hingga September mendatang.

"Samsat tidak bisa kerja sendiri, ini perlu dukungan kepolisian dan Jasa Raharja juga. Kita lihat respon ini dulu kalau banyak bisa saja kita perpanjang sampai September," imbuhnya.

Lebih lanjut, Herman mengatakan ia tak hanya memberikan penghapusan denda pajak, namun juga berencana memberikan diskresi untuk mengurangi pokok pajak WP yang lebih dari satu tahun dengan beberapa syarat khusus.

"Saya akan berikan diskresi dengan penilaian yang jelas. Misalnya kendaraannya memang rusak dan tidak bisa jalan," imbuhnya.

Adanya kebijakan ini direspon warga dengan antusias. Hal ini terlihat dari beberapa warga yang rela berdatangan ke kantor Samsat Palembang I sejak pagi hari.

Seorang warga 19 Ilir, Zaini (65) mengaku sengaja datang sejak pagi agar segera dapat melunasi pajak motornya. Zaini yang sehari-harinya berdagang ikan ini mengatakan sudah menunggak pajak selama tiga tahun lebih.

"Pajak motor ini sudah tiga tahun belum dibayar karena memang tidak ada uangnya. Kebetulan kemarin dapat selebaran katanya Gubernur berikan penghapusan denda pajak jadi saya langsung kesini. Alhamdulillah ini saya mau lunasi," ungkapnya.

Hal yang sama juga dirasakan oleh mahasiswa asal Lubuk Linggau, Dede Hidayat. Sebagai mahasiswa perantauan, penghapusan denda pajak kendaraan yang diberikan Herman sangat membantu.

Pasalnya, adanya kebijakan ini membuat Dede membayar pajak lebih murah yang seharusnya membayar pajak berikut denda sebesar Rp 350.000 menjadi sekitar Rp 215.000.

"Memang baru sih telatnya. Cuma ya tetap didenda. Makanya pas liat di medsos dua minggu lalu bakal ada penghapusan denda pajak senang sekali dan langsung cepat-cepat bayar. Kalau besok-besok mungkin ramai makanya hari ini saja," jelasnya.

Dede menjelaskan meskipun hanya berkurang sedikit, di masa pandemi COVID-19 uang tersebut cukup berarti baginya. Oleh karena itu, Dede berterima kasih atas kebijakan Herman terkait kesulitan yang dirasakan masyarakat.

Dengan adanya program ini, Herman berharap dapat memulihkan kondisi ekonomi, serta adanya peningkatan PAD sehingga akan lebih banyak anggaran yang dapat dibelanjakan ke infrastruktur. Herman juga berharap adanya penurunan PAD saat pandemi ini bisa segera tertutupi.

Dalam kesempatan itu, Herman juga berpesan kepada petugas Samsat untuk mengubah paradigma lama. Sebagai pelayan bagi WP, ia mengimbau agar petugas tak boleh sungkan menjemput bola dan memberikan service prima kepada warga.

Sebagai orang yang pernah 11 tahun bekerja di Samsat, Herman mengaku paham bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah kemudahan dan kecepatan.

"Jangan sampai mereka WP yang mau membayar pajak ini dipersulit. Jangan berdiam diri juga harus jemput bola," tambahnya.

Terkait pelaksanaan, Herman mengimbau agar Samsat tetap mengedepankan protokol kesehatan bagi semua WP. Pasalnya, Herman yakin respon warga akan membludak terhadap program tersebut.

Di sisi lain, Kepala Bapenda Provinsi Sumsel Neng Muhaibah menjelaskan penghapusan denda administrasi pajak dalam rangka HUT RI ini merupakan keinginan Herman untuk membantu meringankan beban perekonomian masyarakat Sumsel.

"Program ini adalah keinginan pak Gubernur. Selain meringankan beban warga juga agar meningkatkan kesadaran mereka untuk tertib membayar pajak," ujarnya.

Sebagai informasi, usai melakukan launching, Herman juga berdialog dengan Kepala UPTB se-Sumsel secara virtual. Dalam acara tersebut, ia juga menyerahkan langsung sertifikat kepada petugas khusus pelayanan pada WP disabilitas dan penyerahan Qris BSB. Herman juga meninjau langsung proses pelayanan yang ada di Kantor Samsat I Palembang.

Dalam acara tersebut, turut hadir Ketua DPRD Sumsel RA Anita Noeringhati, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Eko Indra Heri, Kepala BI Perwakilan Sumsel Hari Widodo, Dirut Bank Sumsel Babel (BSB), Ahmad Syamsudin, Ketua Komisi III DPRD Sumsel M.Yansuri, Dirlantas Polda Sumsel Kombes Pol Juni, dan sejumlah pejabat lainnya.

(prf/ega)