Pajak PLTA Koto Panjang Diserahkan ke Riau, Andre Adukan Dirjen ke Tito

Jeka Kampai - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 10:14 WIB
Politikus Gerindra Andre Rosiade (Jeka Kampai/detikcom)
Foto: Politikus Gerindra Andre (Jeka Kampai/detikcom)
Padang -

Pajak Air Permukaan (PAP) PLTA Koto Panjang memicu polemik. Kemendagri menyerahkan seluruh pendapatan pajak tersebut ke kas provinsi Riau. Warga Sumatera Barat protes.

Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri menyetujui seluruh pendapatan pajak tersebut masuk ke kas Provinsi Riau. Persetujuan itu sontak memicu protes dari warga Sumatera Barat, karena sebelumnya PAP dari PT PLN sebesar Rp 3,4 miliar itu dibagi dua untuk Riau dan Sumatera Barat.

Anggota DPR RI asal Sumatera Barat Andre meminta Mendagri Tito Karnavian menegur Dirjen Bina Keuangan Daerah, karena sudah mengeluarkan surat yang disebutnya melukai dan menyakiti perasaan masyarakat Sumatera Barat.

"Jangan asal mengeluarkan surat saja sebelum tahu bagaimana sejarah masa lalu dari dibangunnya PLTA tersebut. Ada pengorbanan luar biasa dari masyarakat Sumatera Barat sehingga PLTA itu berdiri. Kami kehilangan wilayah dan jadi sering terdampak banjir," kata Andre kepada wartawan, Senin (2/8/2020).

"Saya minta Pak Tito mengevaluasi surat tersebut, sekaligus menegur Dirjen tersebut yang sudah mengeluarkan surat tanpa mendalami sejarah panjang PLTA tersebut," kata dia lagi.

Ketua Harian Ikatan KeluargaMinang (IKM) itu memintaKemendagri menunda dulu pembayaran PAP, sampai persoalan dan polemik ini selesai.

Sebagai anggota Komisi VI DPR-RI, Andre menuturkan sudah menghubungi Dirut PLN Zulkifli Zaini untuk mempertanyakan masalah ini, karena mendapat banyak laporan dan protes tentang PAP yang diserahkan sepenuhnya ke Riau.

"Saya pribadi sudah menghubungi Dirut PLN, dan beliau meminta waktu untuk mempelajari persoalan ini. Saya juga sudah dihubungi pihak PLN Sumatera," jelas Andre.

"Kami sudah banyak dapat masukan dan aspirasi dari tokoh-tokoh masyarakat Sumbar. Apalagi terkait 'hilangnya' 11 nagari di Kabupaten Limapuluh Kota untuk pembuatan waduk tersebut. Tentunya ini sangat merugikan masyarakat Sumbar," kata dia.

Andre berharap Gubernur dan DPRD Sumbar lebih keras memperjuangkan hal ini. Waduk Koto Panjang adalah pusat pembangkit PLN yang terletak di Kampar, Riau, namun waduknya terhubung langsung dengan masyarakat Limapuluh Kota.

Surat Dirjen Keuangan Daerah yang memicu polemik itu adalah surat bernomor 973/2164/KEUDA/2020 tertanggal 5 Mei 2020, yang menyatakan bahwa berdasar UU No 28 tahun 2009 pemungut PPA Kotapanjang adalah Pemprov Riau yang kemudian diperkuat dengan surat-surat lainnya, sehingga pihak PLN membayarkan kembali PPA Kotapanjang 100% ke Pemprov Riau sejak periode bulan Februari 2020.

(tor/fjp)