Jokowi: Kementerian-Lembaga Nggak Tahu Prioritas, Terjebak Pekerjaan Harian

Tim detikcom - detikNews
Senin, 03 Agu 2020 10:12 WIB
Presiden Joko Widodo saat memberi pengarahan di Istana, Jakarta, Selasa (28/7) / Foto: Muchlis - Biro Setpres
Presiden Jokowi (Muchlis/Biro Setpres)
Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyoroti kinerja pengendalian pandemi COVID-19 oleh kementerian hingga lembaga. Jokowi menilai kementerian hingga lembaga masih terjebak pekerjaan harian sehingga tidak tahu prioritas.

"Kementerian-kementerian, lembaga-lembaga ini aura krisisnya belum betul-betul belum... ya belum, masih sekali lagi kejebak pada pekerjaan harian," kata Jokowi saat membuka 'Rapat Terbatas Penanganan covid19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional' yang disiarkan Sekretariat Presiden, Senin (3/8/2020).

Jokowi mengatakan kementerian dan lembaga di Indonesia belum bisa menentukan prioritas dalam penanganan COVID-19. Karena itu, dia meminta agar pekerjaan kementerian dan lembaga didetailkan.

"Nggak tahu prioritas yang harus dikerjakan. Oleh sebab itu, saya minta ini pak ketua urusan ini didetailkan satu per satu dari menteri-menteri terkait sehingga manajemen krisis kelihatan," ucapnya.

"Lincah, cepat, trouble shooting, smart shortcut, dan hasilnya betul-betul efektif. Kita butuh kecepatan," lanjutnya.

Kemudian Jokowi juga kembali menyoroti terkait stimulus anggaran penanganan COVID-19 yang baru 20 persen direalisasi oleh kementerian. Bahkan Jokowi menyebut ada kementerian yang belum membuat daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

"Rp 695 triliun baru 20 persen yang terealisasi, baru Rp 141 triliun yang terealisasi, baru 20 persen sekali lagi, masih kecil sekali. Kecil sekali, penyerapan yang paling gede di perlindungan sosial 39 persen, UMKM 25 persen, hati-hati ini, yang belum ada DIPA-nya aja gede banget mungkin 40 persenan, belum ada DIPA, DIPA aja belum ada bagaimana mau realisasi," ujarnya.

Tonton video 'Jokowi: Angka Kematian COVID-19 di RI Lebih Tinggi 0,8% dari Global':

[Gambas:Video 20detik]



(maa/fjp)